Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman menegaskan, Pemerintah harus menjadikan isu penyelamatan industri semen dalam negeri sebagai isu penting. Hal ini disampaikannya mengingat industri semen dalam negeri menyerap banyak tenaga kerja. Dirinya juga mewanti-wanti agar industri semen dalam negeri tidak mengalami hal yang sama dengan industri baja.
“Jangan sampai industri semen mengalami hal yang sama dengan industri baja yang saat ini juga ‘megap-megap’, akibat membanjirnya produk impor dan berdirinya pabrik semen baru yang berasal dari perusahaan asing. Karena dengan kebijakan itu nantinya akan mematikan industri semen domestik, akhirnya semen impor yang menguasai pasar dalam negeri,” ungkapnya dalam pernyataam tertulis kepada Parlementaria, Senin (9/12/2019).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menambahkan, dengan kebijakan pembukan keran impor dan munculnya pabrik-pabrik baru, akan membuat over supply pada industri semen dalam negeri. Persoalan over supply semen dalam negeri ini, menurut data yang diperolehnya, sudah mencapai 43 juta ton per tahun.
“Pelaku industri semen dalam negeri sudah pada teriak, mereka sudah kerepotan. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus berupaya menyelamatkan industri semen dalam negeri. Mereka menyerap tenaga kerja yang besar, membayar pajak dan juga memberikan dampak ekonomi disekitarnya," tegasnya.
Saat ini, legislator dapil Jawa Barat VI ini mendorong Pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan semen asing, atau dengan kata lain pemerintah didesak untuk melakukan moratarium. Tidak hanya itu, Pemerintah juga harus segera membuka akses dan peluang bagi pelaku industri semen untuk dapat mengekspor produknya.
Mahfudz juga berharap Pemerintah untuk memberikan atensi terkait persoalan semen dalam negeri, apalagi Pemerintah sangat giat dalam membangun infrastruktur di Indonesia, ini tentu juga peluang untuk menyerap semen lebih banyak lagi, bukannya banyak kelebihan pasokan seperti sekarang ini.
“Menko Perekonomian jangan berdiam diri, harus segera mengkoordinasikan jajaran terkait, untuk mencari solusi terbaiknya, dan kalau tidak ada langkah-langkah drastis. Bukan tidak mungkin industri semen dalam negeri akan semakin lesu. pabrik semen akan menurunkan tingkat produksinya, yang ujungnya akan terjadi PHK karyawannya dan pada akhirnya akan jadi beban pemerintah juga," paparnya.
Selanjutnya, Mahfudz menegaskan perlunya koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus diperbaiki karena dampak yang terjadi saat ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah dan memperbaikinya juga harus dengan kebijakan pemerintah.
“Jangan hanya mengedepankan ego dan kepentingan sektoral, tapi harus mengedepankan kepentingan nasional. Sekali lagi kami meminta Menko Perekonomian untuk segera merumuskan langkah strategis untuk menyelamatkan industri semen dalam negeri. Kami di Komisi VI DPR RI menunggu langkah strategis itu," tutupnya.
