Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dengan tegas meminta kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memastikan penyaluran Dana Desa dapat tepat sasaran. Menurutnya, isu desa fiktif yang mendapat Dana Desa akhir-akhir ini tidak perlu terjadi lagi.
“Dana Desa yang paling rendah sekitar Rp 600 juta, rata-rata Rp 900 juta, ada juga yang lebih tinggi, mencapai miliaran rupiah, harus bisa digunakan sebaik-baiknya,” kata Ibas, sapaan akrabnya, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Banggar terkait kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBN, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/12/2019).
Diharapkan Dana Desa itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. “Dana Desa itu bisa digunakan untuk desa wisata, desa kreatif, desa religi, yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kalau percepatan pembangunan itu kembali ke desa, tanpa ada penyalahgunaan, kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, walaupun kontribusinya tak terlalu besar,” ujar Ibas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut sudah mengusulkan empat desa di Sidoarjo yang tenggelam karena lumpur untuk dihapus. “(Dana Desa) Sudah dihapus dan diusulkan, Kemendagri sekarang juga sudah oke. Jawabannya sedang diproses dalam rapat pembahasan," ujarnya.
Empat desa yang hilang akibat terdampak semburan Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yakni, Desa Reno Kenongo di Kecamatan Porong; Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin; dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. Gubernur Jatim sudah mengirimkan surat secara resmi usulan penghapusan itu. Pemprov Jatim tinggal menunggu pemerintah pusat untuk hasil keputusannya.