Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi memastikan, tidak ada islah dalam Muktamar IX PPP yang bakal digelar pada 2020 mendatang. Menurutnya, dualisme kepengurusan sudah selesai pada 2016 lalu.
“Artinya secara politik tidak ada persoalan lagi, semuanya terbukti hadir dalam pembukaan rakernas,” ujar Baidowi yang juga Ketua Panitia Mukernas V PPP di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Minggu (15/12).
Polikus muda yang biasa disapa Owi itu juga menuturkan, esksisnya PPP kubu Humphrey Djemat tak jadi masalah bagi pihaknya. Sebab sejauh ini mereka telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
“Jadi sudah selesai dualismenya. Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku-ngaku nabi. Nabi aja ada yang palsu, apa lagi ketua umum partai,” paparnya.
Karena, lanjut Owi, faktanya negara hanya mengakui satu PPP yang berhak ikut pemilu dan pilkada. Karena itu, sebagai pihak yang mengantongi SK Kemen Kumham, maka yang berhak menggelar Muktamar IX ialah kubunya atau PPP hasil muktamar Pondok Gede.
“Muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara. Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana, silakan jika ingin bergabung. Asal ikut aturan main yang ditetapkan organisasi PPP termasuk ketentuan AD/ART,” pungkasnya.
Sebelumnya, Humphrey Djemat mengklaim PPP masih terpecah dua kubu. Islah 2016 sebagaimana yang diklaim kubu Suharso Monoarfa menurutnya tidak pernah terjadi.
“Kalau di 2016 dinyatakan sudah islah, kita bisa melihat apa benar itu terwujud apa tidak? Tapi sampai sekarang kita melihat PPP muktamar Jakarta itu masih eksis, bahkan struktur sangat kuat dari atas sampai bawah. Bahkan mendapat dukungan dari akar rumput,” ujarnya di Senayan, Kamis (12/12).
Dia pun berharap agar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang digelar PPP muktamar Pondok Gede dalam pekan ini membahas rencana islah itu. Menurut Humphrey, jika kedua kubu terus berseteru, kemungkinan besar PPP diambang kehancuran pada Pemilu 2024.
“Islah yang bermartabat dan setara. Dengan secara bermartabat ini kita akan bisa membuat PPP lebih menyatu dan saling kuat ke depannya,” harap Humprey
Humphrey pun mengharapkan, PPP sudah saatnya untuk bersatu. Dalam hal ini, dia berkaca pada hasil Pemilu 2019 dimana perolehan suara PPP hanya merosot tajam hingga 4,52 persen dan hanya meraih 19 kursi di DPR, atau merosot hampir separuh dari perolehan kursi DPR pada 2014 sebanyak 39 kursi.
Seandainya PPP memperoleh kurang dari 4 persen suara secara nasional, maka partai berlambang kakbah ini terlempar dari panggung politik nasional. Diketahui, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyaratkan perolehan suara parpol minimal 4 persen untuk dapat mengirimkan wakilnya ke DPR.
“Nah kita semua elemen PPP, baik di muktamar Jakarta yang saya pimpin maupun PPP yang dipimpin Pak Suharso (Suharso Monoarfa) ini, mulailah berhubungan, berkomunikasi dan mulai mempersiapkan diri untuk muktamar bersama yang bermartabat dan setara,” tukasnya.
