Desember ini lima Pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) akan dilantik bersamaan dengan Dewan Pengawas. Nantinya dewan pengawas itu bekerja mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, saat ini ada empat nama yang bakal menjadi Dewan Pengawas KPK. Mereka diantaranya, mantan pimpinan KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa dan mantan hakim agung Gayus Lumbun.
“Itu kan suara-suara yang kami dengar juga dari berbagai elemen masyarakat,” ujar Arsul di Gedung DPR, Selasa (17/12).
Menurut Arsul, partainya setuju saja dengan adanya usulan empat nama tersebut. Karena keempatnya memang berpengalaman dan juga figur yang mumpuni untuk menempati dewan pengawas KPK.
“Kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu,” katanya.
Lebih lanjut Arsul mengatakan, memang lebih baik tidak ada nama politikus dari partai politik menempati sebagai dewan pengawas. Hal itu supaya tidak ada tuduhan KPK dipolitisasi.
“Kenapa seperti itu supaya tidak ada tuduhan KPK dipolitisasi atau ditunggangi politikus partai politik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, posisi Dewan Pengawas KPK masih belum rampung, karena harus dirinya harus mengetahui rekam jejak orang-orang yang bakal menjabat.
Menurut Presiden Jokowi, orang-orang yang bakal menjabat sebagai Dewan Pengawas harus baik rekam jejaknya. Sehingga dirinya tidak ingin salah langkah dalam memilih.
“Jangan sampai kita keliru kemudian masyarakat ada yang tidak puas kemudian malah dibully. Kasihan,” katanya.
Sekadar informasi, UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dewan pengawas KPK akan berisi lima orang dengan satu orang sebagai ketua dan empatorang anggota.
Sementara lima orang juga telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023. Pemilihan lima orang tersebut melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.
Kelima calon pimpinan KPK terpilih adalah Firli Bahuri (Anggota Polri), Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Kemudian Komisi III DPR juga telah menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru.
