PDIP menganggap wacana interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno sah-sah saja. Namun PDIP mengingatkan tensi politik tinggi menjelang pilkada dan khawatir bisa membuat warga terbelah.
"Dari sisi materi, koridor, dan mekanisme, itu sah-sah saja. Tapi kita harus menyadari ini sudah mau pilkada, tensi politik bisa meningkat. Jangan sampai masyarakat terbelah. Kita sudah punya pengalaman di pilpres lalu," kata Ketua Fraksi PDIP-PKB Albert Hendra Lukman kepada detikcom, Rabu (18/12/2019).
Menurut Albert, hingga kini belum ada komunikasi dari Gerindra kepada fraksinya terkait rencana interpelasi tersebut. Dia mengatakan semua yang dilakukan gubernur memang merupakan hal yang layak dipertanyakan.
"Prinsipnya kita pertanyakan semua yang dilakukan gubernur. Apa pun, termasuk perjalanan luar negerinya," tuturnya.
Dia mengatakan sebaiknya semua pihak bisa menggunakan cara elegan untuk mempertanyakan perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar. Tujuannya, agar tidak muncul kehebohan.
"Kalau masih bisa dilakukan dengan cara-cara lain di luar interpelasi, kenapa tidak? Rapat konsultasi pimpinan misalnya atau cara-cara lain yang tidak menimbulkan kehebohan," kata dia.
"Nah, ini kan bisa bikin gaduh. Kalau memungkinkan dengan cara tak heboh, kenapa tidak? Jauh lebih elegan," sambung Albert.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyoroti kinerja Irwan yang sudah dua periode menjadi Gubernur Sumbar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah seringnya Irwan ke luar negeri. Andre mengatakan anggota DPRD Gerindra di DPRD Sumbar menjadi inisiator penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
"Karena hasilnya tidak jelas. Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Dan ini menggunakan uang APBD Sumatera Barat. Wajar timbul keresahan di tengah masyarakat," ucap Andre.
Diketahui, Irwan melakukan 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang 2019. Informasi yang diterima detikcom, Senin (16/12/2019), tercatat ada 12 perjalanan luar negeri ke 13 negara yang dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Semua perjalanan itu tercatat untuk memenuhi undangan.
Irwan pun sudah angkat bicara soal kunjungan kerjanya sebagai Gubernur Sumbar ke luar negeri yang jadi sorotan. Dia menanggapi santai upaya Gerindra Sumbar mengajukan hak interpelasi.
"Nggak masalah, itu hak DPRD terhadap pemerintah daerah. Kalau memang itu ada, kita terima, kita layani apa yang mau ditanya, kita jawab semuanya, nggak masalah," kata Irwan Prayitno kepada detikcom, Senin (16/12).
Irwan menegaskan semua kunjungan luar negerinya sesuai dengan aturan. Selain mengantongi izin, Irwan sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya.
