Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri, Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam menyikapi aksi kapal Tiongkok. Kapal itu telah memasuki secara ilegal perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, ZEE Indonesia telah ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Tugas pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa izin menerobos wilayah kedaulatan NKRI,” ujar Basarah kepada wartawan, Sabtu (4/1).

Basarah mengatakan, ketegasan Kementerian Luar Negeri bersama Bakamla dan TNI tersebut menjadi bukti bahwa di dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikitpun. “Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional,” katanya.

Ketegasan ini juga sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia termasuk di dalamnya, melindungi kedaulatan teritorial NKRI berdasarkan hukum yang berlaku termasuk hukum internasional.

Basarah mengatakan, ‎sebagai anggota UNCLOS 1982 Tiongkok tidak bisa membuat aturan hukum sendiri terkait hukum laut yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan aturan nine dash-line Tiongkok yang dibuat pemerintahannya tidaklah dapat mengikat negara-negara lain termasuk Indonesia.

Menurut Basarah, Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan ingin hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Namun bangsa Indonesia lebih mencintai kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negaranya jika ada negara lain yang ingin menggangu kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI.

“Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam mensikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI,” pungkasnya.