Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin berkata kasar karena harga gas masih mahal. Komisi VII DPR yang membidangi energi meminta Jokowi langsung bertindak jika menemukan mafia di sektor migas.
"Mestinya Presiden langsung bertindak saja. Kalau memang ada mafia, ungkapkan saja, dan ditindak sesuai prosedur hukum. Kita sedang membangun kondusivitas investasi, termasuk investasi di sektor migas, baik di hulu maupun hilir, mengingat terus menerus terjadi defisit energi, utamanya migas," kata Ketua Komisi DPR Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Selasa (7/1/2020).
Sugeng mengatakan perlu suasana kondusif dan menjamin kepastian investasi dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan lainnya. Pemerintah, menurutnya, harus membuat terobosan kebijakan agar pasokan migas tak menurun.
"Semakin hari kian terasa defisit migas kita. Presiden, dalam hal ini pemerintah, mesti membuat terobosan kebijakan di sektor hulu agar lifting minyak kita tidak terus turun," ujarnya.
Menurut Sugeng, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, akan terjadi krisis gas untuk industri maupun rumah tangga jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah strategis. Karena itulah, politikus Partai NasDem itu meminta pemerintah membuat kebijakan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kondisi darurat migas itu.
"Untuk jangka panjang, bagaimana menggairahkan kembali investasi di sektor hulu migas agar produksi migas kita kembali naik. Bagaimana agar target lifting minyak kembali di atas 1 juta barrel/hari. Demikian juga kapasitas dan kemampuan kilang kita, agar dapat mengolah diatas 1 barrel/hari. Untuk mengatasi kelangkaan gas perlu diambil langkah kebijakan DMO (domestic market obligation)," jelas Sugeng.
"Pemerintah harus merundingkan kembali proporsi ekspor gas yang selama ini terjadi. Dengan British Petrolium (BP) misalnya, untuk gas tangguh yang diekspor ke China. Bagaimana volume ekspor gas alam kita dikurangi dan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk listrik, industri, maupun rumah tangga," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya menghitung harga gas supaya kompetitif. Sebab, produk dalam negeri masih kalah bersaing karena mahalnya harga gas.
Selain itu, Jokowi menegaskan pemerintah harus segera memutuskan strategi yang akan dilakukan demi menekan harga gas. Dia tak ingin mahalnya harga justru melindungi mafia gas.
"Kalau tidak segera diputuskan ya akan gini terus. Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi nggak jadi," kata Jokowi, Senin (6/1).
