Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin berkata kasar karena harga gas masih mahal. Komisi Energi DPR memaklumi sikap Jokowi.
"Saya kira sangat wajar ya (sikap Jokowi) karena bagaimanapun juga kita sebagai negara yang punya kekayaan gas melimpah itu sesungguhnya bisa mengontrol harga gas ke tingkat keekonomian yang tidak membebani industri," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi, Eddy Soeparno, saat dihubungi, Selasa (7/1/2020).
Eddy mengungkapkan sejumlah faktor terkait mahalnya gas. Menurut Eddy, salah satu penyebab masalah ini adalah ketersediaan gas.
"Tetapi sekarang ini memang dari hasil pemaparan diberikan oleh para pelaku industri ke Komisi VII memang di sana keluhannya adalah ketersediaan pasokan gas. Karena sekarang ketersediaan pasokan gas pasca 2021 itu masih menjadi tanda tanya, jadi beberapa pelaku industri terpaksa harus beli gas yang mahal," ucap Eddy.
"Sekarang permasalahannya itu ada 2, satu di harga gas yang mahal, kedua ketersediaan pasokan ke depannya," imbuh dia.
Sekjen PAN itu menyebut harus ada terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi harga gas mahal. Dia memberikan saran.
"Memang kelihatannya perlu ada terobosan, terobosan itu ya seperti halnya minyak mungkin ada perlu DMO untuk gas, Domestic Market Obligation. Jadi ada penjualan wajib ke pasar domestik. Selama ini kan gasnya banyak didedikasikan untuk ekspor, sementara di dalam negeri pasokannya kurang. Jadi saya kira kalau adanya DMO itu yang jelas masalah pasokan gas itu bisa teratasi. Secara otomatis namanya hukum permintaan dan ketersediaan itu otomatis kan harga juga terevisi," beber Eddy Soeparno.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, mendukung sikap Jokowi yang ingin melindungi industri gas dari mafia. Bambang juga punya saran terkait polemik harga gas mahal ini.
Menurut Bambang, semua jajaran Jokowi harus membantu menurunkan harga gas. Pemerintah harus punya kemauan politik yang kuat.
"Jadi ini harus kinerja bersama kalau mau menurunkan harga gas. Kita cek itu produsen gas kita. Saya pastikan nanti, kalau ini memang pemerintah punya political will yang kuat untuk memperkuat industri," sebut Bambang Wuryanto.
Bambang mencontohkan soal kontrak gas luar negeri. Jika kontrak itu tak diperpanjang dan dialirkan ke luar negeri, harga gas menurutnya akan pasti turun.
"Saya pastikan nanti, kalau ini memang pemerintah punya political will yang kuat untuk memperkuat industri nanti akan kita lihat di 2023 itu ada gas yang dikontrak masuk ke Singapura itu 400 MM (million metric) itu. Itu kontraknya akan habis. Kalau itu nanti dialirkan untuk kepentingan dalam negeri wah luar biasa," tutur Bambang.
Jokowi sebelumnya meminta jajarannya mengkalkulasikan harga gas supaya kompetitif. Sebab, produk dalam negeri masih kalah bersaing karena mahalnya harga gas. Selain itu, Jokowi menegaskan pemerintah harus segera memutuskan strategi yang akan dilakukan demi menekan harga gas. Dia tak ingin mahalnya harga justru melindungi mafia gas.
"Kalau tidak segera diputuskan ya akan gini terus. Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi nggak jadi," kata Jokowi.
