Sejumlah kapal berbendara Tiongkok masih beredar di perairan Natuna. Padahal TNI sudah mengirimkan armadanya untuk mengusir kapal-kapal milik warga negera tirai bambu tersebut.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perlu dicari solusi tegas, karena kapal Tiongkok masih ada di Natuna. Sehingga kapal asing tidak masuk ke perairan Natuna.
“Saya pikir perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang. Pemerintah perlu memikirkan langkah yang lebih tegas,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1).
Dasco menilai kapal Tiongkok yang masih mondar-mandir di Natuna harus segera diusir, karena itu pemerintah harus lebih tegas lagi. Hal itu supaya kapal tersebut tidak masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).
“Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus,” katanya.
Dasco juga menuturkan, dalam waktu dekat DPR akan menggelar pertemuan dengan pemerintah guna membahas kapal Tiongkok yang masih masuk ke Natuna. Tidak menutup kemungkinan opsi penarikan duta besar Indonesia di Tiongkok akan dilakukan.
“Saya pikir itu akan kita sampaikan (penarikan duta besar) dalam rapat koordinasi dengan pemerintah,” ungkapnya.
DPR juga mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menambah lagi alutsista yang dimiliki Indonesia. Karena Dasco mendapatkan informasi kapal yang dimiliki Indonesia sangat terbatas.
“Karena dengan wilayah yang begitu luas saya pikir perlu penambahan kapal laut,” tuturnya.
Sebelumnya, konflik antara Indonesia dengan Tiongkok kembali terjadi di Perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan.
Sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok yang didampingi kapal Coast Guard negaranya masih berkegiatan di perairan yang masih masuk dalam teritori Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga melakukan sejumlah upaya agar kapal-kapal Tiongkok yang tengah mencari ikan ini meninggalkan perairan Indonesia. Namun, hingga kini belum cukup menunjukkan hasil yang signifikan.
Bahkan, pada Rabu (8/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dia menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tetapi, pasca-kunjungan Presiden Joko Widodo keberadaan kapal ikan asing (KIA) di perairan tersebut masih ada.
