DPR menyayangkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang akan meniadakan kegiatan Festival Danau Toba di tahun 2020. Alasannnya, Festival Danau Toba belum berhasil mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.

“Alasan yang disampaikan Gubernur Sumut di beberapa media bahwa kegiatan FDT tidak bermafaat sangat tidak arif sebagai seorang pemimpin di daerah. Harusnya, Festival itu dijaga dan lestarikan sebagai budaya masyarakat asli yang ada di Danau Toba,” kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur H Nababan di Jakarta, Selasa (14/1).

Menurutnya, sepinya pengunjung seharusnya pemda tidak menyalahkan festivalnya. Tetapi sebaliknya, pemda harus melakukan koreksi dan memperbaiki pelaksanaannya menjadi salah satu kegiatan untuk melestarikan budaya di Danau Toba, menjadi aset daerah yang bisa go internasional.

"Jangan malah mengganti Festival Danau Toba dengan kegiatan olahraga modern yang bukan akar budaya masyarakat di Danau Toba. Harusnya, Festival Danau Toba ditingkatkan fungsinya untuk dorong pariwisata dan promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti kata Bung Karno, ‘Setialah Pada Sumbermu," ujar Sukur.

Politisi batak ini mengaku, sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Sumut, untuk menjaga Festival Danau Toba.

"Saya sudah koordinasikan dengan Bupati dan Fraksi di Sumut, untuk terus mendukung pelaksanaan FDT ini agar bisa terus terlaksana," tegas Sukur, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak menggelar Festival Danau Toba di 2020. Alasannya, festival tersebut dianggap tidak bermanfaat untuk mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.

Mantan Pangkonstrad TNI ini mengusulkan untuk mengganti Festival Danau Toba dengan bentuk acara yang lebih bisa mendongkrak wisata di danau tersebut.