Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain. Dikatakannya, apabila BNPP menjadi panglima, maka BNPP dapat berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang lainnya, agar wilayah perbatasan negara itu menjadi sesuatu yang baik.
“Apalagi Presiden mengatakan kita akan memulai dari (wilayah) pinggiran. Kalau memulai dari pinggiran maka otomatis alokasi anggaran dan perhatian juga harus optimal. Sehingga perbatasan-perbatasan negara yang dianggap rawan bisa dikendalikan,” kata Teddy saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, BNPP, dan Rektor IPDN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Menurutnya, kalau tidak ada good will maka berat untuk mengatasi persoalan itu.
Sementara itu, berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), politisi Fraksi PKS ini sepakat bahwa seharusnya urusan pemindahan IKN bukanlah dipegang oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) tetapi seharusnya di bawah kendali Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Teddy menyampaikan hal yang terkait dengan masalah KTP elektronik. Ia menegaskan, jangan sampai masalah KTP-el yang sederhana menjadi rumit. “Mengurus izin saja sudah rumit, masa KTP juga rumit. Hal ini sederhana menurut saya, tinggal dicarikan terobosan-terobosan hukumnya,” ujarnya.
Teddy juga menyatakan dirinya tidak menyambut gembira atas penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dijadikan sebagai bagian dari penyelesaian bencana. Dikatakannya, sebagai negara yang rawan bencana alam, Indonesia memang perlu mempersiapkan anggaran-anggaran untuk penanggulangan bencana.
