Komisi VIII mencecar Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) Nur Cholis Setiawan soal polemik jabatan pelaksana tugasnya. Reformasi birokrasi di Kemenag pun dipertanyakan.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Awalnya, anggota Komisi VIII F-PDIP Umar Bashor mempertanyakan soal rangkap jabatan itu meski Nur Cholis sebelumnya sudah menyampaikan klarifikasi di awal rapat.
"Banyak temen-temen, terutama temen-temen saya di daerah yang menanyakan kebenaran berita yang cukup viral ini, bahwasanya Dirjen Bimas Katolik ini dijabat oleh seorang muslim. Di dalam sini mungkin dengan klarifikasi udah oke lah, ternyata ada permasalahan SDM yang kurang siap di Kemenag," kata Umar.
"Tapi di bawah tidak cukup dengan klarifikasi seperti itu. Ini harus secepatnya diatasi. Yang saya tanyakan, sampai kapan ini Pak, Pak Sekjen ini menjabat sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik ini? Harapan kami ini secepatnya bisa diatasi," imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi VIII F-Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku prihatin dengan polemik jabatan pelaksana tugas Dirjen Bimas Katolik ini. Menurutnya, Kemenag seolah tidak punya konsep jelas soal pengisian jabatan.
"Tentu sebetulnya kalau buat saya, saya prihatin, Pak. Kalau jabatan eselon 1 yang sudah, mungkin sudah kosong 8 bulan. Kekosongan 8 bulan itu Pak, menurut saya seakan-akan Kemenag nggak punya desain atau nggak punya konsep tentang pengisian jabatan berdasarkan atas semangat jenjang karier yang jelas," ujar Ace.
Ace meminta polemik ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ia tidak ingin timbul kecurigaan di masyarakat.
"Menurut saya ini nggak boleh terjadi, supaya tidak menimbulkan kecurigaan seperti polemik yang sekarang ini muncul di media. Kan lucu, kita ini negara besar, dengan jumlah SDM yang banyak, Katoliknya juga banyak, tetapi untuk mengisi satu formasi di eselon 1 untuk Dirjen Katolik saja, 8 bulan sampai sekarang ini belum terisi. Kan lucu begitu. Memang orang katolik nggak ada yang sehebat... Ini kan lucu gitu Pak," tuturnya.
Ace pun mempertanyakan kenapa lelang jabatan baru dilakukan setelah jabatan itu kosong. Ace pun mempertanyakan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpin Fachrul Razi itu.
"Kenapa pada saat kosong lalu kemudian dibikin lelang jabatan gitu? Kan kalau penjelasan yang disampaikan... Akhirnya yang kena kan Plt Dirjen yang sekarang. Itu kan muncul kemudian persepsi di masyarakat, masa untuk mengisi jabatan kekosongan satu aja untuk Katolik kita nggak mampu untuk mengisinya?" cecar Ace.
"Prosedur ya prosedur, tapi kan dalam analisis jabatan kita sudah bisa memperkirakan dua bulan lagi akan kosong, akan pensiun gitu, dimulailah lelang atau apapun namanya. Supaya jangan sampai terjadi kekosongan jabatan. Ini reformasi birokrasinya gimana sih?" lanjut dia.
Ace khawatir polemik jabatan Dirjen Bimas Katolik ini bisa menimbulkan masalah. Ia menganggap kekosongan jabatan selama 8 bulan ini sebagai suatu kelucuan.
"Jangan sampai ada kesan bahwa kita ingin membangun kerukunan beragama, hal-hal semacam ini kita tidak mampu menanganinya. Sehingga ada kesan bahwa seharusnya yang mengisi di situ misalnya Dirjen yang beragama Katolik, tapi malah diisi yang lain sehingga menimbulkan kesan bahwa kita ini menimbulkan masalah gitu," ujarnya.
Sebelumnya, terkait polemik ini ramai warganet menyoal jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag diisi seorang muslim. Warganet mempertanyakan apakah seorang 'Haji' bisa memimpin misa.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi sudah angkat bicara. Dia mengatakan Nur Cholis Setiawan menjabat plt karena pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun.
"Untuk sementara Dirjen Bimas Katolik, yang sebelumnya dijabat Eusabius Binsasi, karena memasuki usia pensiun sejak Juli 2019, maka diangkat pejabat pelaksana tugas Sekjen Prof Dr Nur Cholis sampai ada pejabat yang baru secara definitif," kata Zainut saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/2/2020).