PEMERINTAH harus merebut peluang ekonomi di tengah perebutan pengaruh kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan India.
Menurut anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar, pemerintah jangan terlena dengan fokus membenahi perekonomian domestik semata.
"Fokus upaya seperti ini memang tetap diperlukan. Namun pemerintah jangan lengah sebab jika secara geopolitik ekonomi pemerintah lupa atau tidak menyadari posisi strategisnya, kita tinggal menjadi penonton di tengah pertarungan para raksasa ekonomi itu," ujar Marwan, Minggu, (16/2).
Indikasi tumbuhnya kesadaran geopolitik, sambung Marwan, muncul saat Presiden KH Abdurrahman Wahid menggagas dan mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya ialah berupaya mengembalikan potensi besar kemaritiman.
"Kita perhatikan dengan nuansa dan dinamika yang variatif, mestinya pemerintah tetap memperkuat fondasi perekonomian nasional buat merespon perkembangan perebutan pengaruh perekonomian global yang makin tak terhindarkan. Terkait hal ini, saya kira langkah-langkah pemerintah cukup signifikan," ujar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.
Secara kronologis, tambahnya, perebutan pengaruh pemain besar ekonomi dunia mutakhir, bisa dicatat momentumnya pada 2007.
Saat itu PM Jepang Shinzo Abe berpidato di depan parlemen India berjudul 'Confluence of the Two Seas' seraya menyebut potensi Indo Pasifik.
Kemudian, pada 2011, Presiden AS Obama menetapkan kebijakan 'Pivot to the Pacific' atau Rebalancing toward Asia dengan maksud terutama merespon kebangkitan ekonomi Tiongkok. Disusul pada 2013, Presiden China Xi Jinping mengenalkan kebijakan ekonomi yang ia sebut 'Jalur Sutera Maritim' (Maritime Silk Road). Pidato itu disampaikan Jinping di forum resmi DPR yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Lalu pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, November 2014 Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan bertema 'Poros Maritim Dunia'. Boleh jadi peristiwa itu penting sudah jadi legalitas alias masuk sebagai lembaran kenegaraan," tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PK itu.
Pidato Presiden Jokowi itu, sambungnya, harus menjadi strategi pemerintah guna menempatkan posisi tawar ekonomi Indonesia secara geopolitik. Terutama untuk memasarkan produksi berbagai sumber daya alam dan energi serta memberikan respons melalui gagasan poros maritim dunia (Global Maritime Nexus).
Caranya, sebut dia, melalui berbagai diplomasi internasional dan diharapkan publik semakin mengetahui sejumlah kebijakan dan program pemerintah khususnya di bidang perdagangan, industri, investasi. Termasuk tekad pemerintah menjadikan BUMN Indonesia kelas dunia yang mampu bersaing yang sedang dan terus dilakukan secara serius.
"Sejumlah kalangan mulai dari pengusaha UKM, menengah hingga swasta besar juga sudah saatnya turut menyadari betapa mendesak, strategis dan sangat pentingnya menjadikan pendekatan posisi geopolitik ekonomi sebagai tekad berbisnis mereka. Tanpa menyadari pendekataan itu, kita bakal ketinggalan kereta perdagangan dunia," pungkasnya.
