DPR tengah memproses kelengkapan administrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Setelah itu, rapat Badan Musyawarah (Bamus) akan digelar untuk memulai pembahasan dan teknis penyusunan RUU Cipta Kerja.
Anggota Bamus DPR, Adies Kadir, mengatakan, saat ini mereka masih menunggu jadwal rapat. "Sejauh ini belum ada (jadwal rapat Bamus). Kita lihat lagi Senin (17/2)," ujar Adies ketika dihubungi, kemarin.
Selain itu, Adies mengatakan belum ada kepastian mekanisme yang akan digunakan. Apakah lewat Badan Legislasi (Baleg) atau panitia khusus (pansus).
Secara terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, mengungkapkan keinginannya pembahasan omnibus law melalui mekanisme Baleg. "Nanti bila melalui Baleg, kami akan berusah menjadi penengah semua suara yang masuk," ujar Willy.
Ia mengatakan semua unsur DPR nantinya akan berupaya melakukan pembahasan dengan transparan. Berbagai pihak juga akan dilibatkan, mulai serikat pekerja, aktivis HAM, hingga aktivis lingkungan.
Senada dengan Willy, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu menilai pembahasan secara transparan penting karena melibatkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. "Harus transparan. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama buruh, tenaga kerja," ujar Sri.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja akan melibatkan setidaknya tujuh komisi di DPR.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan alasan pemerintah mengubah nama Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Tujuan diubahnya penamaan RUU yang masuk ke 11 paket UU 'sapu jagat' tersebut agar tidak menimbulkan kesalahan.
"Tadinya istilahnya Cipta Lapangan Kerja, tetapi diplesetin menjadi Cilaka dan diubah jadinya Cipta Kerja," tutur Wapres dalam Pembukaan Workshop Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia di Jakarta, kemarin.
Wapres mengatakan, dalam pembahasannya, pemerintah juga harus menyinkronkan aturan yang ada. Ia berharap RUU Cipta Kerja menstimulasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Kita harus membangun arus baru agar tidak terjadi supaya harta tidak berputar ke kalangan orang kaya saja," ucapnya.
Masalah transparansi juga disinggung Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini. Nur menilai RUU tersebut tidak transparan dan dinilai cacat sejak awal. Apalagi, serikat buruh, kata Nur, tidak dilibatkan dalam pembahasan.
