Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi polemik. Karena banyaknya pertentangan yang dari para aktivis perempuan supaya RUU itu tidak disahkan menjadi UU.
Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, bisa saja RUU tersebut tidak akan dibahas di Baleg.
“Nanti tergantung pertarungan politik di DPR. Kalau banyak yang menolak RUU itu kemudian tidak akan dibahas,” ujar Willy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2).
Menurut Willy, DPR dalam pembahasan RUU tersebut membuka ruang masukan dari masyarakat dan banyak pihak. Sehinga UU yang dihasilkan tidak menimbulkan polemik.
Sehingga saat ini adalah tergantung dari masyarakat. Apakah publik mendukung RUU Ketahanan Keluarga atau tidak. Jika banyak yang menolak. Maka RUU tersebut akan jalan ditempat. Artinya tidak akan dibahas di DPR.
”Kalau tidak ada yang mendukung. Maka kemudian RUU itu akan terpeti es kan dengan sendirinya,” ungkapnya.
Willly menambahkan dalam usulan RUU ada dua. Diusulkan oleh orang perorangan atau diusung oleh fraksi di DPR. RUU Ketahanan Keluarga itu salah satau yang diusulan oleh perorang bukan fraksi.
”Itu inisiatif perorangan, ada lima orang anggota DPR yang ikut menandatangani,” ungkapnya.
Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara. Bahkan, DPR dianggap terlalu mengurusi persoalan ‘kasur’.
Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Diketahui, RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.
