Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru selesai dibangun dapat segera difungsikan untuk menyaring calon-calon tenaga kerja terbaik di Sulbar. Ia meminta Pemprov dan Dinas Ketenagakerjaan Sulbar untuk membuat BLK tersebut menjadi lebih produktif dan tidak mangkrak seperti terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan usai Tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke BLK Sulbar yang baru saja selesai dibangun Pemprov setempat di Mamuju, Sulbar, Sabtu (29/2/2020). Dalam pertemuan tersebut, ia juga memberi catatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang mendampingi untuk segera mengirimkan alat-alat pelatihan yang dibutuhkan BLK tersebut.
“Gedung kita lihat sudah berdiri ya. Yang belum adalah peralatan dan perlengkapannya. Tinggal nanti kita mohon kepada pemerintah pusat untuk segera melengkapinya. Juga mudah-mudahan ini dapat dioperasionalkan segera agar produktif bangunannya, sehingga tidak menjadi bangunan yang mangkrak lagi. Kita ingin seluruh BLK dapat produktif dan dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat setempat,” jelas Kurniasih.
Kurniasih mendorong agar peralatan dan perlengkapan yang dikirimkan nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan masyarakat lokal. “Jadi alat-alat yang disediakan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal di sini, sehingga bisa mendorong pertumbuhan pertambahan tenaga kerja dan juga skill mereka,” imbuh politisi Fraksi PKS tersebut.
Di tempat yang sama Anggota Komisi IX DPR RI lainnya Nur Yasin berharap ada sustainability development terhadap BLK di Sulbar tersebut. Dari segi infrastruktur, menurutnya harus ada fasilitas penunjang seperti jalan yang memang aksesnya sulit untuk menuju ke sana. Selain itu penyusunan program juga harus menyesuaikan dengan tingkat keinginan masyarakat lokal di Sulbar.
“Artinya begini, sustainable development itu adalah jangan kalau sudah selesai membangun gedung dianggap tuntas, ini kita lihat fasilitas pendukung di sekeliling juga belum ada. Ini yang harus disegerakan oleh pemerintah pusat, pengadaan peralatan dan perlengkapannya. Nah kalau untuk penyusunan program harus dibebankan kepada Pemprov dan Pemda karena program itu yang bagus adalah yang beradaptasi dengan persoalan setempat,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.
