Berita Anggota Parlemen

Pak Erick, Ada Anggota DPRD dari Maluku Barat Daya Mau Sampaikan Keluhan Soal Listrik

DPRD Maluku Barat Daya (MBD) berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir berkenan menerima kehadiran mereka, guna membicarakan permasalahan pemadaman listrik yang terus menerus terjadi di sebagian wilayah MBD.

Pemadaman diketahui terjadi akibat sebagian mesin pembangkit rusak dan sebagian lainnya telah berusia lanjut.

Menurut Ketua Komisi C DPRD MBD Frits F Pera, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan secara resmi tertanggal 26 Februari lalu. Surat ditujukan ke Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN.

Sejumlah anggota Komisi C DPRD MBD juga saat ini telah berada di Jakarta. Namun, jawaban dari Kementerian BUMN belum juga diperoleh.

"Hari ini (Senin) Komisi C sudah berada di Jakarta. Mengingat durasi perjalanan dinas Komisi C sampai Kamis (5/3), kami memohon pihak Kementerian BUMN meluangkan waktu menerima Komisi C, membicarakan permasalahan yang ada," ujar Frits di Jakarta, Senin (2/3).

Menurut Frits, ada beberapa alasan yang membuat Komisi C DPRD MBD merasa perlu berbicara langsung dengan Kementerian BUMN. Antara lain, fakta Kabupaten MBD berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.

"Kami tahu Pak Presiden Joko Widodo antusias sekali membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Antara lain, pembangunan kelistrikan, jalan, jembatan dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi daerah perbatasan lintas negara. MBD merupakan kabupaten terluar, terdepan dan tertinggal. Berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia," ucapnya.

Frits kemudian memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi MBD. Antara lain, dari empat mesin pembangkit yang ada di Kecamatan Moa, satu rusak dan tiga lainnya telah dimakan usia. Akibatnya terjadi pemadaman terus menerus.

Kemudian, jaringan listrik disebut sudah terpasang di enam kecamatan. Namun belum ada mesin pembangkit untuk enam kecamatan tersebut. Diduga terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk tidak menggunakan mesin disel dan beralih ke solar cell.

"Sementara di Kecamatan Moa jaringan listrik belum menggunakan kabel berisolasi, akibatnya sering mengalami korsleting. Pemda juga telah mengalokasikan dana untuk sepuluh jaringan distribusi di Kota Tiakur dan memohon PT. PLN (Persero) pusat untuk pemasangan SLO. Cuma sudah tiga tahun tidak direspons," ucapnya.

Permasalahan lain, BBM untuk PLN di Kabupaten MBD juga disebut sering terkendala saat cuaca ekstrem. Menurut Frits, solusinya harus dibangun depot Pertamina sehingga dapat menampung BBM untuk menyuplai 17 kecamatan, 117 desa dan 45 dusun yang ada.

"Untuk menjawab pembangunan depot Pertamina tersebut, Pemda MBD telah melakukan pembebasan lahan seluas 15 hektare d Desa Moain, Moa," pungkas Frits.

Diposting 03-03-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Frits Frederiko Pera

Anggota DPRD Kab. Maluku Barat Daya 2019-2024