Kalangan honorer K2 maupun nonkategori meragukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) yang masih akan berproses di DPR RI, bisa dituntaskan hingga pengesahan.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menilai revisi UU ASN akan bernasib sama seperti periode lalu. Hanya sebatas dibahas tetapi tidak akan pernah sampai tahap pengesahan.
Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan nonkategori yang berusia di atas 35 tahun juga meyakini revisi yang diinisiasi DPR itu kembali akan mentok alias gagal.
Mereka tidak meragukan kegigihan DPR memperjuangkan status PNS untuk tenaga honorer, tetapi memerkirakan penolakan akan datang dari pemerintah.
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah beralasan, sikap pesimistis itu salah satunya disebabkan cakupan revisi UU ASN terlalu luas, yaitu untuk semua honorer yang jumlahnya jutaan. Sehingga, pemerintah akan kukuh menolaknya.
Merespons keraguan para honorer ini, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi tidak banyak berkomentar. Sekretaris Fraksi PPP itu mengatakan bahwa yang terpenting saat ini Revisi UU ASN menjadi usul inisiatif DPR. "Yang terpenting sekarang RUU itu menjadi usul inisiatif DPR," kata Baidowi menjawab jpnn.com, Rabu (4/3).
Nah, terkait dengan poin-poin yang menjadi ganjalan bagi honorer, semua bisa dibicarakan dalam pembahasan dengan pemerintah. Untuk itu, Baidowi mengajak para honorer untuk bersama mengawal perubahan ini. "Nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah. Kalau soal beda konten itu bisa dibahas ketika pembahasan RUU. Jadi para tenaga honorer khususnya K2 tetap semangat," tandasnya.
