Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta BPJS Kesehatan menghitung ulang defisit mereka. Menurut Dasco banyak data-data keuangan BPJS Kesehatan yang harus disinkronkan.
"Kami minta agar dihitung ulang lagi karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi. Berdasarkan yang kami telah pelajari juga banyak data-data BPJS yang harus disinkronkan. Jadi dengan data-data terbaru kami bisa tahu berapa sih masuknya dan defisitnya," kata Dasco di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Permintaan Dasco agar defisit dihitung ulang tak terlepas dari keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diketahui menaikkan besaran iuran setelah BPJS Kesehatan defisit Rp 13 triliun per Desember 2019.
Kembali ke Dasco. DPR, sebut dia, juga akan meminta seluruh pihak terkait, di antaranya BPJS Kesehatan, Kemenkes dan Kementerian Keuangan untuk duduk bersama membahas dampak dari pembatalan kenaikan iuran. Termasuk apakah BPJS Kesehatan harus mengembalikan uang peserta yang sudah membayar sesuai dengan tarif setelah dinaikkan.
"Nanti kami lihat bagaimana. Ini kan baru sehari. Akan kami kaji ulang, akan kami minta semua pihak duduk bersama. Di tengah cobaan virus Corona tentu ada skala prioritas yang akan ditentukan," sebut Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh MA. MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan.
Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA itu sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).
