Berita Anggota Parlemen

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, PKS Ulas Kesepakatan DPR-Kemenkes

Detik News, 10-03-2020

Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Fraksi PKS DPR RI menyebut sejak awal sudah ada kesepakatan antara DPR dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III.

"Seharusnya pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenkes melaksanakan kesepakatan dengan Komisi IX. Kan sudah sering rapat dengan DPR. Kemenkes sepakat untuk tidak menaikkan iuran BPJS kelas III, tetapi lagi-lagi dinaikkan lagi," kata anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Hidayat menilai keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS sebagai kritik bagi pemerintah. Ia mengingatkan kewenangan MA melakukan uji materi atau judicial review (JR) atas peraturan pemerintah (PP) yang pengesahannya tidak melalui persetujuan DPR.

"Iya, ini sebuah kritik keras bagi pemerintah karena kan kalau itu urusannya di MA, itu bukan UU, tetapi peraturan presiden. Sebab, MA tidak mengurus UU. Tetapi ke MK judicial review baru tentang UU. Jadi ini kritik bagi pemerintah," ucap Hidayat.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan keputusan MA final dan mengikat. Hidayat meminta pemerintah segera melaksanakan keputusan tersebut.

"Menurut saya, Pak Mahfud Md benar ketika bahwa keputusan MA final dan mengikat. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan," tutur Hidayat.

"Tapi kalau pemerintah melaksanakan, lagi-lagi sesungguhnya ini menampar muka pemerintah sendiri, karena seharusnya itu (pembatalan kenaikan) sudah dilaksanakan ketika ada kesepakatan dengan Komisi IX," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan dpr.go.id, Komisi IX tak sepakat apabila pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Hal itu disampaikan Komisi IX dalam rapat kerja bersama Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan.

"Pokoknya, kami mau tidak ada kenaikan iuran peserta pekerja BPU (bukan penerima upah) kelas III. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mau ditunda atau direvisi, ya monggo. Yang penting iuran BPJS khusus kelas III tidak naik," tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh dalam raker, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 12 Desember 2019.

Hasilnya, kata politikus PKB ini, seluruh peserta raker sepakat iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi pekerja BPU dan bukan pekerja (BP) tidak dinaikkan.

Diposting 10-03-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

M. Hidayat Nur Wahid

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 2

Nihayatul Wafiroh

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 3