Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding mengaku prihatin akan turunnya anggaran di sejumlah kantor wilayah penegak hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan misalnya, alokasi anggaran tahun ini hanya sebesar Rp 53,91 miliar, sementara anggaran untuk 23 Kejaksaan Negeri se-Sulsel hanya Rp 128,97 miliar, dan anggaran untuk 9 cabang Kejaksaan Negeri hanya sebesar Rp 20,62 miliar.
“Kali ini saya sungguh sangat prihatin terhadap anggaran yang diterima Kejati hanya sekitar Rp 53 miliar, lalu Aspidum hanya sekitar Rp 400 juta dan Jampidsus hanya Rp 100 juta. Nah ini bukan persoalan konteks penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Kajati, tetapi soal komitmen Pemerintah, komitmen Presiden Jokowi dalam konteks penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi,” kata Suding di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Makassar, Sulsel, baru-baru ini.
Konteks penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, lanjut politisi PAN ini, memerlukan penguatan-penguatan yang tidak hanya sebatas retorika saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam perbuatan. "Menguatkan pemberantasan korupsi yang utama ya memang harus memberikan anggaran yang cukup terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki," imbuh Suding.
Ke depannya, legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah itu berharap kepada Pemerintah untuk mendukung dengan anggaran yang memadai, jika memang nyata memiliki komitmen yang kuat dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Jika hal ini tidak terpenuhi, ia khawatir akan semakin membuka ruang untuk aparat penegak hukum 'kongkalikong' dengan pihak-pihak yang terjerat dalam persoalan hukum.
Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Clean and Clear dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang telah diraih selama tiga tahun berurut-turut. Bahkan, Pemerintah Provinsi Sulsel mengklaim hal itu sebagai predikat terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan, dimana belum ada provinsi lain yang berhasil mendapatkannya selama tiga tahun berturut-turut selain Pemprov Sulsel.
Menanggapi hal tersebut, Suding menilai bahwa hal tersebut bukan jaminan bahwa penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan tidak akan muncul kembali. Predikat tersebut dapat dijadikan pengingat untuk selalu hati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Nantinya, hal ini akan menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam mengkaji penambahan anggaran terhadap jajaran penegak hukum, baik bagi Kejaksaan dan Pengadilan.
“Predikat seperti ini jangan membuat kawan-kawan merasa puas. Menurut saya ini adalah salah satu spirit agar selalu hati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya kita ini akan menjadi bahan kita agar penambahan anggaran bisa mereka betul-betul rasakan, sehingga mereka punya kehormatan, punya marwah sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas yang didukung dengan anggaran yang cukup," pungkas Suding.
