Berita Anggota Parlemen

Datangi Kantor BPS Sumsel, Anggota DPD RI Arniza Nilawati Temukan Empat Permasalahan UKM di Sumsel

Pengawalan terhadap data statistik jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, terdapat empat permasalahan UKM yang menjadi tantangan bagi pemerintah.

Anggota DPD RI Komite IV Bidang Ekonomi, Arniza Nilawati dalam kunjungan kerjanya di BPS Sumsel, mengatakan data-data UKM yang diperolehnya sama persis dengan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

UKM di Sumsel mempunyai potensi yang besar dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya, data BPS Sumsel menunjukkan pada Tahun 2016 terdapat 657,56 ribu usaha naik sekitar 10% dari Tahun 2006. "Saya melihat di lapangan memang begitu adanya, ke depan menjadi tantangan kami, bukan hanya meningkatkan jumlah, tapi juga kualitas" ujarnya.

Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan UKM di Sumsel sebagai berikut. Pertama, mayoritas UKM di Sumsel tidak mempunyai badan usaha, sebanyak 93,68% usaha yang tidak berbadan hukum. Sedangkan usaha yang memiliki badan usaha khusus hanya 4,90% yang berizin khsusus, dan sisanya memiliki badan usaha lainnya. Kedua, mayoritas UKM belum dapat mengakses permodalan dari bank atau lembaga permodalan.

Tidak disangkal bahwa hal ini menjadi permasalahan umum bagi para pengusaha, dimana sekitar 91,86% belum memperoleh modal dari lembaga keuangan. "Banyak yang mengeluhkan hal ini, karena banyak yang tidak mengerti bagaimana cara mendaftar, bunga yang besar dan lembaga keuangan banyak yang ingin untung, memilih usaha yang itu-itu saja," ujar Arniza, Selasa (10/03/2020).

Permasalahan ketiga, mayoritas UKM belum menggunakan sistem komputer, hanya 5,11% usaha yang menggunakan komputer sedangkan sekitar 7,01% yang menjalankan usaha menggunakan internet. "Ya permasalahannya kan memang di daerah-daerah, sering tidak ada sinyal, apalagi di pelosok desa," ujarnya.

Permasalahan lainnya, masih banyak pekerja yang tidak tetap bahkan sampai tidak dibayar, hal ini juga menjadi perhatian serius, demi kesejahteraan pekerja. Sekitar 65,74% sebagai pekerja tetap, namun ada 20,52% pekerja yang tidak dibayar, dan sisanya merupakan pekerja lepas.

Arniza mempelajari permasalahan dan tantangan tersebut, serta akan membawa data-data tersebut ke rapat DPD RI nantinya. "BPS Sumsel sudah memberikan data-data ekonomi terutama terkait UKM, yang akan menjadi bahan saya juga di lapangan," ujarnya.

 

 

Diposting 11-03-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Arniza Nilawati

Anggota DPD-RI 2019-2024
Sumatera Selatan