Kementerian Perdagangan kembali membuka luas keran impor gula, bawang putih dan bawang bombay. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto beralasan saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih mencapai lebih dari 60 persen. Langkah impor ini diklaim Agus sebagai langkah stabilisasi harga dalam rangka penanganan Covid-19.
Menanggapi kebijakan Kementerian Perdagangan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan bahwa kebijakan demikian merupakan kebijakan akal-akalan. Kebijakan ini menurutnya dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir yang patuh terhadap kebijakan wajib tanam 5%. Lebih jauh kebijakan demikian dinilainya akan menggerogoti upaya swasembada bawang putih Indonesia.
“Semangat di Nawa Cita itu membangun kemandirian untuk ketahanan pangan. Indonesia tidak menutup kesempatan Impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam 5% itu mutlak harus dipenuhi sebagai upaya menuju swasembada,” katanya
Tahun 2017 pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 Ha lahan tanam bawang putih. Tahun 2019 kemarin sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektar lahan.
Tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu Ha yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu hektar. Kementerian Pertanian sendiri mengakui telah menghitung ada 600 ribu hektar lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.
“Kebijakan Swasembada ini harusnya di dukung dengan tetap patuh pada syarat yang harus dipenuhi oleh Importir. Bukan membiarkan importir tertentu melenggang tanpa memenuhi syarat impor dengan dalih stabilisasi harga,” katanya.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini mengatakan, kebijakan impor bawang putih yang diteken Kementerian Perdagangan patut dicurigai diarahkan oleh importir nakal yang bekerja sama dengan supplier. Bahkan menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli dan kartel dalam kebijakan pembukaan keran impor saat ini.
