Rencana soal anggota DPR bersama keluarga akan menjalani rapid test virus Corona (COVID-19) pekan ini menuai kecaman. Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani pun setuju masyarakat diprioritaskan tapi dia mengingatkan anggota DPR juga punya hak yang sama.
"Dengan keterbatasan yang ada, rapid test COVID-19 agar diprioritaskan untuk yang PDP, ODP dan keluarga mereka. Termasuk lingkungan keluarga tersebut tinggal," kata Dewi Aryani, saat dihubungi via telpon, Selasa (24/3/2020).
Dear, sapaan karibnya, menyebut semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rapid tes Corona ini. Begitu juga dengan anggota DPR yang juga warga negara Indonesia.
"Intinya semua harus mendapat hak sama dalam masalah ini. Termasuk anggota DPR baik pusat maupun daerah, karena mereka juga WNI. Artinya semua rakyat tanpa kecuali supaya dilakukan test tanpa melihat jabatan status sosial agama dan lain lainnya," tegas anggota DPR dari Dapil IX Jateng ini.
Dia juga tak menolak untuk melakukan tes Corona ini. Sebab, pihaknya juga penasaran dengan model tes Corona ini.
"Prioritaskan dulu untuk PDP, ODP, keluarga, dan lingkungan. Kalau alatnya sudah memadai, kami (DPR) juga mau diperiksa dong. Pengin tahu kayak apa, makanya pemerintah harus prioritaskan sumber daya yang ada untuk tangani wabah ini," jelasnya.
Politikus PDIP itu menyebut sebaiknya rapid test itu didistribusikan melalui Puskesmas maupun rumah sakit di tiap daerah sehingga mudah diakses masyarakat. Dia juga mengusulkan agar rapid test itu juga disediakan di apotek umum.
"Bagi yang mampu bisa langsung beli di apotek seperti alat test kehamilan yang bisa diperoleh dengan mudah di semua apotek dan toko obat dan alkes," terangnya.
Sebelumnya diketahui bahwa, seluruh anggota DPR RI beserta keluarga akan menjalani tes virus Corona pekan ini. Kebijakan itu lantas dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat hingga Anggota Dewan itu sendiri.
"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Tes akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya akan dilakukan pekan ini. Namun, Kemenkes menilai tidak semua anggota DPR akan mengikuti tes tersebut.
"Ya nggak ada masalah. Kan mereka habis reses, pulang dari daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto, saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Pimpinan MKD DPR Habiburokhman mengklaim tes Corona DPR tak menggunakan uang negara. Alat tes sisa nantinya juga akan dibagikan untuk masyarakat.
"Dana yang dipakai adalah dana pribadi hasil patungan sejumlah anggota DPR. Hanya sebagian kecil alat tes yang digunakan untuk tes DPR, sisanya disumbangkan ke masyarakat," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (24/3/2020)
