Anggota DPD RI Dapil Lampung KH. Ir. Abdul Hakim, MM meminta pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan daerah dalam perang melawan corona. Terutama untuk masyarakat yang terdampak dan para tenaga medis.
Hal ini mengemuka saat Abdul Halim berdiskusi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terkait kebijakan fiskal daerah dalam penanganan Covid-19 di ruang Sekretaris Lampung, Kamis (02/04).
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Biro Perekonomian Elvira, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Minhairin, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fredy.
Abdul Hakim mengatakan bahwa dirinya sedang dalam masa tugas pemantauan kebijakan fiskal daerah, dana transfer dan perimbangan daerah, serta volatilitas harga ditengah pandemi Covid-19.
"Tentu dengan kebijakan pemerintah daerah ini kita berharap, ada prediksi anggaran untuk mengatasi pandemi ini, terutama untuk masyarakat terdampak dan tenaga medis yang perlu mendapat perhatian."
Menanggapi hal ini, Fahrizal menjelaskan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Di antaranya mengurangi belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan ceremonial dll. “Juga antisipasi persiapan pemberian jaminan sosial (social safety nets) sudah dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha APINDO dan dinas tenaga kerja agar tepat sasaran, melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok," jelas Fahrizal.
Selain itu Fahrizal juga meminta dukungan DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah khususnya tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah. Serta petunjuk teknis terkait program pemerintah seperti penyaluran jaminan sosial dan relaksasi kredit agar tepat sasaran.
Selain itu Fahrizal juga meminta dukungan DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah khususnya tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah. Serta petunjuk teknis terkait program pemerintah seperti penyaluran jaminan sosial dan relaksasi kredit agar tepat sasaran.
