Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menekankan pentingnya terobosan kebijakan yang jitu dan tepat sasaran untuk menekan dampak ekonomi dan sosial akibat terus meluasnya wabah Covid-19. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), yang tentu akan berdampak ke sektor informal yang jumlahnya ini sangat besar.
"Pekerja di sektor informal ini sangat besar, sekitar 60 persen. Pekerja informal ini pekerja harian, tukang siomay, gorengan. Jumlahnya itu banyak sekali. Mereka sekarang ini miskin mendadak tuh, (tapi) tanpa ada data," kata Darmadi, Selasa (7/4).
Minimnya data terhadap para pekerja di sektor informal ini, kata Darmadi, tentu akan sangat berbahaya. Sebab, mereka tidak kebagian bantuan pemerintah. Padahal, mereka juga rentan terkena dampak akibat terus meluasnya penyebaran corona. "Dalam hal ini akan terjadi gejolak sosial karena mereka sudah kehilangan pendapatan. Kalau ini tidak disikapi pemerintah, akan berbahaya," ucap politisi PDIP ini.
Menurut Darmadi, ada beberapa terobosan yang bisa diterapkan pemerintah untuk menekan gejolak sosial di masyarakat. Pertama, melalui kebijakan Disaster Relief sebagaimana disarankan Paul Krugman, professor dari Princeton University, Amerika Serikat. Mengutip perntaan Paul, yang penting sekarang adalah pemberian bantuan sosial masyarakat berupa transfer langsung dan bantuan secara door to door.
"Itu yang efektif. Karena kalau tidak direct transfer atau tidak door to door, hanya misalnya bentuknya jual murah sembako dan sebagainya, itu tidak tepat sasaran karena kebanyakan kita tidak tahu siapa itu pembelinya," kata Darmadi.
Sayangnya, kata dia, Pemerintah tidak memiliki data yang valid siapa saja pekerja informal yang miskin mendadak akibat wabah corona. Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), ternyata banyak yang tidak tepat sasaran.
"Nah, kalau ditujukan ke target yang salah kan bahaya. Yang miskin nggak dapat, yang mampu malah menerima. Ini yang harus diperhatikan pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus ada tim yang bisa tahu mereka. Nah, Anggota DPR ini kan rata-rata tahu melalui tim-tim suksesnya siapa-siapa saja masyarakat kita yang terkena dampak itu. Si A pekerja harian apa, si B jualan apa, tahu semua. Jadi, salah satu poin penting mencari chanel yang bisa menjangkau mereka," katanya.
Berikutnya, kata Darmadai, adalah melakukan realokasi dan refocussing anggaran di kementerian dan lembaga. Sebab di anggaran di Kementerian Perdagangan (Kemendag), ternyata masih banyak program yag bisa dihemat. Kemendag dalam laporannya ke Komisi VI DPR sudah melakukan penghematan sebesar Rp 731 miliar dari Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp 3,577 triliun. Namun dari telaah, Darmadi menemukan masih banyak anggaran yang bisa ditekan untuk bisa dihemat untuk penganggaran yang lebih besar buat penanganan Covid-19.
"Kayak (kegiatan) pengembangan ekspor nasional, itu kan kegiatannya pameran-pameran diluar negeri dan sudah dibatalkan semua. Lah bagaimana mau pengembangan ekspor ke luar negeri sementara semua negara mengalamiu Covid-19. PDB (Produk Domestik Bruto) mines semua. Indonesia masih termasuk bagus. Ada juga di perdagangan luar negeri itu anggarannya nggak jelas. Mestinya masih bisa dikurangi lagi. Sama perundingan pernjanjian internasional sekitar Rp 181 miliar karena mau perundingan apalagi di luar negeri karena semua (negara) sudah Covid. Menurut saya, penghematan itu perkiraan saya bisa mencapai Rp 1,3 triluin,," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dia mengingatkan juga pentingnya pengendalian harga pangan dan alat medis untuk pengendalian covid. Sayangnya, kata dia, sejumlah bahan pokok seperti gula danbawang putih masih mahal di lapangan. Untuk itu dia meminta agar dilakukan relaksasi impor untuk impor alat kesehatan dan pangan.
"Untuk impor alat-alat medis seperti APD saja itu masih susah walau dibebasin ternyata masih susah padahal tugas pemerintah sebeanarnya bebasin saja masuk ke dalam negeri, banjirin, kalau sudah diatas demain, harga pasti turun. Sekarang masker saja sudah diatas 400 ribu karena langka. Langka karena macam-macam. Di persetujuan (impor) tidak dipermudah sehingga barang langka. Kalau barang itu mudah masuk, semua orang bisa impor tapi yang terjadi malah susah, akhirnya demainnya besar. Akhirnya apa? Harganya melonjak naik, barangnya susah. Ini satu hal yang harus diperhatikan pemerintah," katanya.
