Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

DKI Bakal Terapkan PSBB, DPR Ajak Warga Patuhi Arahan Gubernur

sumber berita , 08-04-2020

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permohonan itu disetujui setelah pasien positif Covid-19 di Jakarta hampir menembus angka 1.500.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun mengumumkan akan mulai memberlakukan PSBB pada Jum’at 10 April 2020. Kendali penuh penanganan pandemi corona (Covid-19) kini berada di tangan Gubernur.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat di Jakarta mematuhi arahan Gubernur DKI demi keselamatan bersama. Pandemi ini harus kita hadapi bersama,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, Rabu (8/4).

Menurut Mufida, Gubernur DKI Jakarta sudah mengharapkan kebijakan yang lebih membatasi lalu lintas dan pergerakan masyarakat sejak beberapa pekan lalu.

“Alhamdulillah akhirnya sekarang bisa dapat izin melaksanakan PSBB. Semoga bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Untuk itu, lanjut Mufida, Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya harus mengambil langkah cepat dan taktis. Mufida mendukung Gubernur DKI Jakarta menggunakan kewenangannya, mengambil langkah berani untuk menyelamatkan jutaan warga DKI Jakarta

“PSBB, bisa diberlakukan secara optimal. Sebenarnya saya berharap dilakukan semi karantina wilayah untuk titik-titik episentrum di Jakarta. Tapi gak papa, kita coba PSBB ini, walau kebijakan ini sebagian besar relatif sudah dilaksanakan. Bedanya, PSBB lebih kuat secara kebijakan, tidak lagi bersifat imbauan,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi penambahan jumlah pasien Covid-19, menurut Mufida, maka aset-aset Pemda berupa gedung dapat diefektifkan untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri.

“Betapa banyak keluarga-keluarga yang rumahnya sempit, rumah petak kontrakan atau rumah susun. Jika ada di antara mereka yang masuk kategori ODP atau PDP, tentu jika sampai harus melakukan isolasi mandiri di tempat sendiri, akan sangat riskan bagi anggota keluarga dan lingkungannya,” ungkapnya.

Mufida juga mendukung juga, jika Pemprov DKI membuat ingin shelter communal dengan tata letak dan perlengkapan yang dibutuhkan.

“Ini bisa disinergikan, misal dengan memanfaatkan GOR atau Balai Rakyat milik Pemprov untuk menjadi shelter-shelter communal tersebut,” tuturnya.

Dalam mempercepat proses tracing dan mapping orang-orang terpapar Covid-19, Mufida menekankan pentingnya tes massal yang cepat dan akurat hasilnya.

“Pemprov DKI diharapkan memasifkan test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR), agar segera dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai status hasil tes, karena rapid test terbukti kurang efektif,” katanya.

Sementara itu, soal rencana Pemprov mengalokasikan bantuan untuk pekerja harian dan penduduk miskin, juga harus dikawal dan dipastikan berjalan dengan baik. Sebab,

warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi juga harus dipikirkan oleh Pemprov dan juga Pemerintah Pusat.

“Prediksinya bisa lebih dari 3 juta warga DKI yang harus mendapat bantuan. Pemerintah Pusat harus ikut berkontribusi dalam pelaksaan PSBB dan dampaknya bagi msyarakat. Inilah saat yang tepat pemerintah pusat membuktikan Negara hadir melindungi rakyat,” pungkasnya.

Diposting 09-04-2020.

Dia dalam berita ini...

Kurniasih Mufidayati

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 2