Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menegaskan ketersediaan logistik menjadi salah satu senjata penting dalam menghadapi peperangan melawan pandemi virus Corona (Covid-19) saat ini. Terkait hal itu, Suhardi mendesak Pemerintah Pusat segera memperkuat peran Perum Bulog untuk menjadi stabilitator harga dan stok pangan nasional sebagai salah satu garda terdepan di dalam memenangkan perang melawan Covid-19.
Suhardi berpandangan, selama ini Bulog dibuat seperti tidak mampu menjadi stabilitator harga pangan. "Bahkan, dana yang diberikan adalah pinjaman komersial. Tentunya, ini membuat Bulog menjadi tidak kuat menyangga kehidupan petani kita di setiap panen. Liberalisasi di sektor pangan sesungguhnya sudah meninggalkan jauh dari prinsip ekonomi Pancasila," ujar Suhardi saat mengikuti RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso beserta jajaran Bulog secara virtual, Kamis (9/4/2020).
Ditambah lagi, sambung politisi Fraksi Partai Demokrat ini, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang masih rendah walaupun baru keluar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 2020 dengan harga HPP beras Rp. 8.300 dan gabah kering panen sebesar Rp. 4.300. Namun sesungguhnya, ungkap Suhardi, di pasar berbagai daerah harga tersebut jauh di bawah dibanding dengan harga pasar.
Di sisi lain, Suhardi menyoroti paparan Dirut Bulog bahwa untuk tahun 2020 ini rencana pengadaan Bulog untuk menjaga stok beras sebesar 950.000 ton. Suhardi mengungkapkan, sampai dengan Maret 2020 ini baru ada 103.000 ton. “Kalau kita kalikan per triwulan, saya lihat tidak akan mencapai. Apalagi, bila dana yang diberikan Bulog tidak mencukupi untuk bisa melakukan stok pangan sampai dengan 950.000 ton," analisis Suhardi.
Untuk itu, Suhardi mendorong Bulog untuk memastikan kepada Pemerintah tingkat ketersediaan anggaran di Bulog untuk menyediakan 950.000 ton. Serta, apakah Bulog mendapatkan alokasi anggaran untuk penyediaan pangan di Bulog ini seperti beras dan gula yang sementara langka. Terlebih, ungkap Suhardi, dengan keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimana untuk penanganan Covid-19 tersedia budget sebesar Rp 405 triliun.
“Maka, saya kembali mengingatkan Pemerintah sesegera mungkin untuk Bulog diberikan kewenangan untuk menjadi importir, baik gula maupun komoditas yang saat ini langka di masyarakat atau komoditas lain yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tahun 2020 ini. Komisi IV memberikan dukungan kepada Bulog ini supaya perang yang kita lakukan dalam menghadapi Covid-19 ini bisa kita menangkan," pungkas Suhardi.
