Merespon tuntutan masyarakat mengenai kelangkaan dan melonjaknya harga kebutuhan gas elpiji 3 kg (gas melon), Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mendorong Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk segera mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga gas tersebut. Menurutnya masyarakat sudah mengalami kesulitan di masa pandemi dan hal itu merupakan tanggung jawab negara.

Dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN sektor energi seperti Pertamina, PLN, dan PGN yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, (16/4/2020), Lamhot menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut terekam ketika dirinya melakukan kunjungan ke masyarakat dan mendapati kesulitan masyarakat di tengah mengikuti arahan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

“Ketika saya turun ke masyarakat, apa yang terjadi pada kondisi darurat ini adalah masyarakat mengalami kelangkaan gas khususnya yang 3 kg. Pada saat ini kita tahu seluruh masyarakat sudah menyerbu gas subsidi itu sebagai dampak Covid-19. Sementara kuota-kuota yang diberikan kepada masyarakat melalui kabupaten kota sangat terbatas,” terang politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Lamhot menjelaskan bahwa apabila PGN atau Pertamina tidak segera merespon persoalan yang terjadi di akar rumput, maka menurutnya akan segera terjadi permasalahan sosial. Oleh karena itu ia berharap kedua BUMN tersebut dapat segera melakukan langkah strategis terhadap kuota gas yang dibutuhkan masyarakat.

“Karena kebanyakan masyarakat saat ini adalah aktivitasnya di rumah bukan di luar. Nah, oleh karena itu saya berharap baik PGN maupun Pertamina perlu memikirkan langkah ini agar kebutuhan gas rumah tangga yang saat ini sangat langka dan mahal di masyarakat, harus disegerakan secepat mungkin untuk bisa diatasi,” tukas politisi dapil Sumatera Utara II tersebut.