Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai penjelasan soal pemilihan Ruangguru sebagai mitra program Kartu Prakerja kepada publik lebih baik ketimbang pengunduran diri Adamas Syah Belva Delvara dari jabatan Staf Khusus Presiden.
Sebab, yang dipermasalahkan publik sejak awal ialah terkait penunjukan Ruangguru, bukan soal jabatan Belva.
"Kalau itu masalahnya, bukankah sebaiknya prosesnya yang dijelaskan secara terbuka? Dengan begitu, semua orang menilai bahwa itu wajar. Karenanya, tidak perlu dipersoalkan," ujar dia, dalam keterangannya, Selasa (21/4).
"Bukankah sebaiknya tidak mundur? Sejak awal, orang kan tidak mempersoalkan soal posisinya sebagai staf khusus. Yang dipersoalkan adalah soal proses penunjukan lembaganya sebagai mitra kartu prakerja," Saleh menambahkan.
Menurutnya, masyarakat kadung menganggap pemilihan Ruangguru tidak dilakukan secara objektif terkait dengan posisi Belva di lingkaran Istana.
"Orang menganggap itu tidak pantas. Ada kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif dan menurut saya kesan itu wajar, sebab pada saat proses penunjukan, Belva masih berstatus aktif sebagai Staf Khusus Presiden," imbuhnya.
Justru, katanya, pengunduran diri itu berpotensi memunculkan sangkaan terkait ketidakwajaran dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra kerja Kartu Prakerja.
"Kalau mundur seperti ini, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, ketidakwajaran itu ditunjukkan oleh sikap Adamas sendiri. Buktinya tidak wajar, dia mengundurkan diri. Kalau semua sesuai aturan, kan tidak perlu mengundurkan diri," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Sebelumnya, Belva mengumumkan mundur dari jabatannya, Selasa (21/4). Informasi tersebut mulanya disampaikan Belva melalui akun Instagram pribadinya, @belvadevara dan surat terbuka kepada publik.
"Telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020.
Kartu Prakerja menuai kritik karena pelibatan delapan platform digital dalam pelaksanaannya. Salah satunya Ruangguru.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengklaim delapan start-up yang terlibat tersebut tidak ditunjuk oleh pemerintah.
Pemerintah hanya membuka kesempatan kepada sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Panji mengklaim hanya delapan start-up itu saja yang siap bekerja sama dengan pemerintah.
"Jadi perlu saya klarifikasi, ada delapan platform mitra dari [Kartu] Prakerja. Dan semua pilihan ada di tangan peserta, jadi tidak ada penunjukan, pengarahan atau harus mengakses bantuan pelatihan di salah satu platform," katanya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Kamis (16/4).
