Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data dari Kemenko PMK bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta tolong pusat terkait bantuan sosial. Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyesalkan pernyataan Sri Mulyani.
"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).
Zita menyebut Pemprov DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI. Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53% tapi menurutnya Anies tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah Corona.
Zita menyebut permintaan Anies kepada pusat untuk meng-cover bansos di DKI karena ingin warganya baik-baik saja.
"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," ucap Zita.
"Banyak hal yang harus dilakukan di DKI, bukan hanya untuk bantuan sosial dan kesehatan tetapi pemulihan perekonomian kita juga perlu dipikirkan, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar," imbuh Zita.
Zita menyebut kondisi Jakarta mencerminkan kondisi Indonesia. Zita tak ingin DKI dianggap gagal.
"DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah-menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi. Kemarin kami rapat dengan dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data banpres dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik," beber dia.
Zita menegaskan tidak ada masalah soal bantuan provinsi maupun pusat. Yang terpenting, katanya, pelaksanaan di lapangan, datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat.
"Seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," jelas Zita.
Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.
