Berita Anggota Parlemen

Iuran BPJS Dinaikkan, DPR: Hidup Masyarakat Makin Sengsara dan Ambyar

sumber berita , 13-05-2020

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Jokowi menaikkan iuran tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani, mengatakan ‎pemerintah seharusnya bisa bijak terhadap BPJS Kesehatan tersebut. Sebab saat ini masyarakat sedang terpukul akibat wabah virus Korona jenis baru atau Covid-19.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yg terpukul akibat Covid-19. Maka kebijakan kenaikan ini sangat mencederai kemanusiaan,” ujar Netty kepada JawaPos.com, Rabu (13/5).

Netty mengatakan, sejalan dengan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 64/2020, sama saja sudah mencederai perasaan rakyat. Hal itu dinilainya sama saja pemerintah memberikan kado buruk di tengah pandemi virus Korona.

“Pemerintah memberikan kado buruk bagi masyarakat di momen Lebaran ini. Rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung. Sebut saja kenaikan TDL, harga BBM yang tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun,” bebernya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan semakin mempersulit kehidupan masyarakat. “Bahkan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar,” ungkapnya.

‎Netty menambahkan harusnya pemerintah fokus dalam penanganan kesehatan terhadap wabah Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. “Sehingga tidak membuat pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan,” tuturnya.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 ini. Hal itu karena putusan MA mengikat. “Jangan malah bermain-main dan mengakali/mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh institusi yang baik dan taat hukum jangan malah sebaliknya,” pungkasnya.

Diposting 14-05-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Netty Prasetiyani

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Barat 8