Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kembali melontarkan kritik tajam untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Kali ini kritik dari legislator Golkar itu terkait prediksi menteri yang kondang dengan inisial SMI itu soal indikator penting ekonomi, terutama terkait angka pertumbuhan dan defisit. Misbakhun menyebut SMI telah gagal membuat prediksi yang akurat.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Menkeu SMI dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5-4,7 persen. “Ternyata pada 5 Mei 2020 BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I), pada tingkat 2,97 persen,” ujar Misbakhun melalui layanan pesan kepada wartawan, Senin (18/5) malam.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu juga mengkritisi SMI yang baru saja mengoreksi besaran defisit APBN 2020. Misbakhun menjelaskan, Menkeu SMI menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Namun Bu Menkeu dalam jumpa pers secara virtual Senin sore mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp 852,9 triliun menjadi sekitar Rp 1.028,5 triliun,” sesal Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi-Ma’ruf) di Pilpres 2019 itu mengaku sudah sejak jauh-jauh hari menduga akan ada pelebaran angka defisit dari 5,07 persen sebagai prakiraan awal. Sebab, pemerintah memang harus menghadapi pandemi penyakit virus corona yang berefek ke seluruh sektor perekonomian.
Namun, Misbakhun mengaku tidak menyangka SMI mengoreksi besaran defisit menjadi 6,27 persen. Selain itu, wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu juga mengaku kaget karena Menkeu SMJ mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
“Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR," ungkapnya.
Dia mengatakan saat Komisi XI rapat terakhir dengan Menkeu SMI, sebelum memasuki masa reses, sudah disampaikan bahwa sangat terbuka untuk menggelar rapat di luar masa sidang karena ada agenda penting dan mendesak terkait APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Oleh karena itu Misbakhun menganggap Menkeu SMI gagal membuat prediksi yang tepat. “Perubahan besaran defisit ini menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting,” katanya.
Misbakhun pun mengingatkan Menkeu SMI memanfaatkan dukungan politik DPR dalam merumuskan kebijakan. ”Jangan malah terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan justru di saat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun,” dia mengingatkan.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kredibilitas dan kemampuan seorang menkeu juga ditentukan ketepatan dalam menyusun prediksi dalam APBN. Ia justru mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu SMI dalam merumuskan kebijakan.
“Menteri itu menjalankan mandat presiden. Jangan sampai karena menkeu tidak bisa menyusun angka-angka dengan baik dan sering mengubah postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik,” pungkasnya.
