Pemerintah bersama KPU dan DPR menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menitikberatkan perhatian pada protokol kesehatan saat pelaksanaan pencobolosan Pilkada Serentak 2020. “Jangan abaikan protokol kesehatan saat Pilkada serentak,” ujar Guspardi kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).
Meski tidak lagi dalam darurat nasional, namun protokol kesehatan harus diperhatikan. Contohnya penggunaan alat coblos sekali pakai. Bisa saja berbahan kayu.
“Jadi protokol kesahatan tetap dijalankan tidak boleh kerumunan. Kemudian alat penusuk tidak pakai paku. Tetapi digunakan kayu yang murah sekali pakai,”katanya.
Untuk mengantisipasi kerumunan, Guspardi menyarankan kampanye pasangan calon untuk menyampaikan visi-misi dilakukan secara virtual.
Sebelumnya, Kemendagri, KPU, dan DPR sepakat menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan itu berdasar pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Pilkada berlangsung di 270 wilayah di Indonesia. Semua itu terdiri atas pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup), dan pemilihan wali kota (pilwali).
Untuk pilgub berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Utara (Sulut), dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Pilwali di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi, pilbup di 224 kabupaten.
