Anggota DPR RI Komisi VI DPR Chairul Anwar meminta pemerintah tidak sembarangan dalam menentukan kondisi new normal. Sebab, semuanya harus berdasarkan indikator epidemi yang ada selama ini. Bukan berdasarkan batasan waktu atau penetapan waktu tertentu.
“Kami menyayangkan pernyataan Pak Mendag Agus Suparmanto yang mengatakan bahwa mal pasti akan buka pada bulan Juni tanpa ada alasan indikator epidemi yang mendasari pernyataan itu,” ujar Chaerul kepada wartawan, Senin (1/6).
Chaerul berharap, Menteri Perdagangan harus mengikuti apa yang menjadi imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan bahaya potensi wabah Korona gelombang dua.
“Karena pembukaan mal bulan Juni tanpa mendasarkan pada indikator epidemi menurut saya merupakan tindakan yang berpotensi mengahadirkan wabah Korona gelombang dua. Karena otomatis akan ada potensi kerumunan yang menyebabkan klaster penularan baru,” katanya.
Organisasi kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan beberapa syarat penerapan new normal, diantara syarat utamanya adalah adanya pembuktian bahwa transmisi Covid-19 telah terkendali.
“Saat ini masih ada penambahan 700 kasus di Indonesia, dan rata-rata penambahanya masih tinggi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pengendalian transmisi Covid-19 masih belum terkendali di Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Chairul berharap agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan new normal, pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari bebagai perguruan tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat.
“Kalau pemerintah salah langkah dalam menangani Covid-19 ini maka yang terjadi adalah lebih terpuruknya lagi kondisi bangsa ini baik dari segi ekonomi dan keselamatan warga masyarakat,” pungkasnya.
