Berita Anggota Parlemen

Tahun Ajaran Baru, DPR Usulkan Pembelajaran Dilakukan Jarak Jauh

sumber berita , 03-06-2020

Pemerintah menetapkan tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka. Karena pandemi Korona masih merajalela.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung ditundanya pembukaan sekolah. Meskipun sudah masuk tahun ajaran baru. Hal ini karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus Korona atau Covid-19.

“Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” ujar Hetifah kepada wartawan, Rabu (3/5).

Hetifah beranggapan, saat ini pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada dari pendidikan jarak jauh (PJJ) di tahun ajaran kemarin sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” jelasnya.

Ia mengatakan, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ.  Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T.

“Juga peningkatan kapasitas guru dan orangtua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kedepan sebaiknya kebijakan diarahkan kesana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka,” paparnya.

Namun demikian, Hetifah menyatakan pihaknya memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan PJJ.

“Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit sekali melaksanakan PJJ, mungkin memang harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Namun demikian, ini merupakan opsi terakhir,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan jikalau sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus covid.

“Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko.” pungkasnya.

Diposting 04-06-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Hetifah Sjaifudian

Anggota DPR-RI 2019-2024
Kalimantan Timur