Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mampu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebagai stimulus pemulihan ekonomi masyarakat pada tahun depan. Sebab, masyarakat masih perlu dukungan setelah tertekan pandemi virus corona atau covid-19.
Selain itu, ia ingin agar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021 mampu mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi corona dan dampaknya. Dengan begitu, RAPBN 2021 tetap mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.
"Serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan, sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang," ucap Puan dalam Rapat Paripurna, Senin (15/6).
Kendati begitu, ia memaklumi bahwa penyusunan KEM PPKF RAPBN 2021 akan diwarnai banyak tantangan. Pasalnya, penyusunan dilakukan di tahun ini, di mana berbagai indikator makro yang menjadi pertimbangan masih penuh ketidakpastian.
Hal ini terjadi karena pandemi virus corona belum berakhir di dunia, termasuk Indonesia.
"Ini akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan RAPBN 2021," imbuhnya.
Di sisi lain, Puan turut mengingatkan pemerintah agar mampu menjaga kesehatan pendapatan negara, defisit anggaran, rasio utang, dan risiko beban utang. Sebab, indikator ini berpengaruh pada kelangsungan anggaran secara jangka panjang bagi Indonesia.
"Karena akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyampaikan KEM PPKF RAPBN 2021 kepada lembaga legislatif. Targetnya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen pada tahun depan.
Lalu, inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,0 persen sampai 4,0 persen dan nilai tukar rupiah direntang Rp14.900 sampai Rp15.300 per dolar AS. Sementara suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan sebesar 6,67 persen sampai 9,56 persen.
Kemudian, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Prices/ICP) diproyeksi berada di kisaran US$40 sampai US$50 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan sekitar 677 ribu sampai 737 ribu bph dan gas bumi sekitar 1,08 juta sampai 1,17 juta barel setara minyak per hari.
Dari sisi anggaran, rasio perpajakan ditargetkan mencapai 8,25 persen sampai 8,6 persen dari PDB pada tahun depan. Lalu, rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai 1,6 persen sampai 2,3 persen dari PDB.
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai 13,11 persen sampai 15,17 persen dari PDB. Dari proyeksi ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai 3,21 persen sampai 4,17 persen dari PDB. Rasio utang diperkirakan mencapai 36,67 persen sampai 37,97 persen dari PDB.
