Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Selain itu, yang terpenting saat ini DPR lebih baik fokus kepada penanganan pandemi virus corona di Indonesia yang sampai saat ini belum mereda.
"Selain tidak ada urgensinya dan tidak tepat waktunya saat kita fokus menangani pandemi virus corona, substansinya tidak sejalan dengan jalan pikiran politik Partai Demokrat," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui keteranganya, Selasa (16/06/2020).
Selain itu, Hinca mengatakan kalau Fraksi Demokrat menolak pembahasan RUU HIP karena tak memasukkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi landasan.
"TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 sama sekali tidak menjadi acuan. Substansinya mendegradasi makna Pancasila itu sendiri," katanya.
Sebelumnya, RUU HIP disebut sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Hal itu dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.
Di dalam Pasal 2 draft RUU HIP dijelaskan, Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; Masyarakat Pancasila; Demokrasi politik Pancasila; dan demokrasi ekonomi Pancasila.
