Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar PT PLN (Persero) memperbaiki komunikasi kepada para pelanggan listrik dengan bahasa yang masuk logika masyarkat. Sebab, selama ini alasan dan klarifikasi PLN pada setiap keluhan masyarakat adalah karena semua aktivitas dikakukan dirumah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno menyarankan, agar pihak PLN tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang masuk dalam logika masyarakat di tengah situasi saat ini.
“Masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata kalimat mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah Pak. itu kan bahasa-bahasa yang non sains Pak,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6).
Ia menurutkan, keluhan lonjakan tagihan bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja, namun masyarakat kota Bogor pun mengalami hal yang serupa.
“Keluhan banyak juga dari konstituen saya di Dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Di Kota Bogor saja Pak, pelanggan mengeluh karena mendapatkan tagihan yang melonjak,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends yang mengaku menerima banyak keluhan melalui sosial media di berbagai daerah lain seperti di kota Maluku.
“Di Maluku hari ini WA, SMS, Facebook cukup masuk banyak ke saya dan mereka berteriak semua, baik pelanggan kecil maupun pelanggan menengah semuanya berteriak karena tarif dasar listrik meningkat dengan sangat tajam, dan mereka menuntut,” ucapnya.
Kemudian, Komisi VII DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga mendengar keluhan yang sama dari masyarakat di Aceh. Misalnya, ada masyarakat yang tak mendapatkan subsidi namun tagihannya membengkak hingga 100 persen.
“Terus kemudian yang token juga naik sekitar 50 persen. Biasanya Rp 400.000 sebulan masih bisa, belum genap tanggalnya sudah bunyi, naik Rp 200.000,” imbuhnya.
