Berita Anggota Parlemen

PPI Pertanyakan Motif Kritik Adian pada Erick Thohir

sumber berita , 24-06-2020

Kritik pedas yang dilontarkan anggota Komisi I DPR RI Adian Napitupulu terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuai banyak komentar. Salah satunya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.

Adi mempertanyakan, kapasitas Adian melakuan kritik itu kapasitasnya sebagai siapa. Sehingga publik bisa menilai apakah hal itu murni kritik atau hanya sebatas intrik belaka.

Diketahui, salah satu kritik Adian adalah mempertanyakan beberapa hal terhadap kebijakan Erick Thohir terkait kenaikan utang BUMN. Politikus PDIP itu membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3500 triliun.

“Saya sebagai orang yang berada di luar bertanya, pertanyaan (kritik) itu atas nama siapa, atas nama DPR, Partai atau pribadi. Karena selama ini Adian ini melekat sebagai seorang pejabat negara dan sebagai aktivis partai,” ujar Adi kepasa wartawan, Selasa (23/6).

Adi juga menyayangkan cara-cara yang dilakukan Adian itu bukan cerminan pejabat negara yang dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsinya. Menurutnya, cara mengkritik yang digunakan oleh Adian melalui surat terbuka, rilis-rilis atau pernyataan sikap yang disebarkan kepada khalayak ramai serta media merupakan gaya seorang aktivis jalanan atau extra parlementer bukan memanfaatkan fungsinya sebagai anggota dewan.

“Saat ini Adian tidak bisa menggunakan cara-cara aktivis menggunakan cara-cara extra parlementer untuk mengkritik Erick Thohir gunakan saja fungsinya sebagai anggota dewan,” urainya

Adi yang merupakan Pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif ada instrumen sendiri dalam bernegara. Contohnya, jika didapat permasalahan kebijakan pemerintah Adian sebagai anggota DPR bisa melakukan undangan secara formal misalnya seperti rapat dengar pendapat (RDP).

“Adian kalau mau mengkritik Erick, untuk mempertanyakan sejumlah hal karena dia anggota dewan ya kan bisa panggil Erick Thohir ke DPR, kalau Adian tidak bisa langsung bisa melalui perwakilan partai PDIP biar jelas dan jauh lebih elegan,” ungkapnya.

Selain itu, Adi juga menilai kritikan Adian kepada Erick Thohir tidak tepat. Karena seharusnya anggota dewan itu memberikan kritik, saran, masukan atau pertanyaan harus dilakukan melalui jalurnya sesuai prosedur sebagai anggota dewan.

“Cara-cara Adian ini kurang pas dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif, jadi wajar kalau ada reaksi dari Andrea Rosiade yang sesama anggota DPR juga mengkritik,” tuturnya.

“Kalau atas nama partai atas nama Fraksi ngomong dong di DPR tidak perlu bikin surat terbuka, jauh lebih clear kan. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan atau desas desus. Publik tahu nya DPR sama pemerintah itu berteman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adi menambahkan selama ini banyak BUMN yang kinerjanya lambat, selalu menanggung rugi dan tidak produktif, sehingga wajar dilakukan upaya perombakan. Ia berharap apa yang dilakukan Erick Thohir kedepan dapat berbuah manis dapat menghasilkan manfaat bagi publik dan keuntungan bagi negara.

“Kita cek apakah kebijakan Erick Thohir di BUMN ini bisa sesuai harapan terutama, mengurangi inefisiensi, tidak rugi lagi dan untungnya banyak,” ungkapnya.

Sebelumya, Staf Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menanggapi kritik politisi Adian Napitupulu yang menyebutkan utang BUMN mencapai Rp 5.600 triliun.

Menurut Arya, data yang dikeluarkan Adian tidak tepat dan menyarankan Adian untuk berkoordinasi dengan komisi VI DPR RI agar memahami data yang benar.

“Bang Adian mungkin bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman di Komisi VI supaya dapat data yang pas,” kata Arya

Arya kemudian meluruskan informasi yang disampaikan Adian terkait data sebenarnya, agar publik bisa melihat permasalahan ini secara jernih. Seperti misalnya data utang BUMN. Kalau dikatakan utangnya Rp 5.600 triliun, ini kan datanya sangat jauh nih dari kenyataan.

“Sebenarnya utang BUMN itu sampai saat 2020 ini Rp 1.500-an triliun. Jadi kan jauh dari 5.000 ke 1.500. Itu saja sudah dapat dilihat bahwa datanya jauh,” ungkapnya.

Diposting 24-06-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Andre Rosiade

Anggota DPR-RI 2019-2024
Sumatera Barat 1

Adian Yunus Yusak Naitupulu

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Barat 5