Berita Anggota Parlemen

Komisi X DPR Desak Menparekraf Fokus di Pembenahan Destinasi Wisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama diminta mengubah strategi anggarannya. Desakan itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih.

Menurut Abdul Hakim, strategi menitik beratkan pada pemasaran dan penyelenggaraan kegiatan (events) dipandang tidak tepat. Lebih baik dialihkan untuk memberi perhatian lebih besar pada upaya pembenahan dan kesiapan destinasi.

“Kalau destinasi sudah beres, Cleanliness, Health and Safety (CHS) siap, mendapat rekomendasi, tersertifikasi dan masyarakat dapat memahami dengan baik, barulah wisatawan akan merasa nyaman dan terjamin,” ujar Abdul Hakim usai Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menparekraf Wishnutama, yang berlangsung Selasa (23/6) malam.

Legislator asal Dapil Jawa Timur VIII itu juga menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk Deputi Pemasaran dan Deputi Produk Wisata dan Events terlalu besar jika dibandingkan bidang lainnya. Padahal pascapandemi nanti yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembenahan dan penyiapan destinasi.

Diketahui, dalam paparannya, Menparekraf Wishnutama menyampaikan bahwa pagu indikatif untuk bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur pada RAPBN 2021 adalah sebesar Rp 243 miliar dengan usulan pagu tambahan sebesar Rp 595 miliar.

Pagu itu dinilai sangat rendah jika dibandingkan pagu indikatif Deputi Pemasaran yang mencapai Rp 653 miliar dengan usulan pagu tambahan Rp 1,8 triliun, maupun dengan Deputi Produk Wisata dan Events yang pagu indikatifnya sebesar Rp 703 miliar dengan usulan pagu tambahan mencapai Rp 1,9 triliun.

“Menurut saya, Kemenparekraf kurang logis. Seharusnya fokus anggaran terbesar adalah di destinasi, bukan promosi jor-joran dulu padahal destinasi belum tentu siap sepenuhnya,” jelas Hakim.

Lebih lanjut, Hakim juga mengkrtik Kemenparekraf yang dianggapnya belum memiliki terobosan gagasan untuk menjawab berbagai persoalan kepariwisataan. Salah satunya, soal harga tiket pesawat menuju destinasi-destinasi.

“Bagaimana mengemas produk dan program menarik untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi yang sudah siap? Lalu bagaimana proses persiapan destinasi new normal itu? Apakah ada tim kuratornya?” tanya Hakim.

Jangan sampai, lanjut Hakim, penentuan destinasi yang dibuka berdasarkan tinjauan dan pertimbangan konvensional, tanpa melihat effort dari destinasi-destinasi baru yang menunjukkan kesiapan dan komitmen bagus.

Sementara itu terkait keberadaan destinasi superprioritas dan badan otorita menurutnya juga harus dievaluasi. Legislator PAN itu, bahkan meminta agar anggarannya dapat dialihkan untuk pembenahan destinasi-destinasi yang dinilai lebih siap nantinya.

“Hentikan iklan-iklan berbiaya mahal dan tidak efektif. Hentikan pelatihan daring ataupun webinar yang tidak perlu. Ganti dengan program-program yang fokus membantu para pelaku pariwisata terdampak agar dapat segera pulih,” pungkasnya.

Diposting 25-06-2020.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Abdul Hakim Bafagih

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 8