Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir Hugua meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan Pilkada serentak. Pasalnya sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
Ir Hugua menyampaikan pandangannya ini saat Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu RI. RDP ini mengagendakan evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada serentak 2020.
Selain itu, Ir Hugua juga menyarankan agar Pemerintah, KPU, Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan. ''Karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi kita. Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga. Antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan,'' jelas Ir Hugua.
Ir. Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk mengerti digital. Sehingga perlu KPU memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting. "Kalau perlu diadakan dulu survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024," saran Ir Hugua.
Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Ir. Hugua menyarankan agar pendekatan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP. Karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di RDP.
