Partai Gerindra mendorong pemerintah memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus Korona atau Covid-19.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan Partai Gerindra makan memperjuangkan subsidi kuota internet bagi para siswa yang kini harus belajar di rumah. Sebab diketahui, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal tahun 2021 mendatang.
“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” tegas Ahmad Muzani lewat keterangan tertulisnya Senin (29/6).
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman. Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak hambatan. Hambatan itu mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.
“Ini menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan kalau ini tidak sukses. Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi penting bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” tegas Ahmad Muzani.
Dia mengingatkan prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. Prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga, pendidikan ditegaskannya merupakan kunci pembangunan SDM. Namun, akses pendidikan sebagian anak bangsa mengalami hambatan selama pandemi Covid-19.
“Pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan SDM dalam suasana Covid ini menjadi terhambat, karena seluruh proses pendidikan berhenti. Tidak ada pembelajaran langsung,” jelas Ahmad Muzani.
Tidak hanya mengenai subsidi kuota internet, Ahmad Muzani juga mengusulkan adanya pengembangan ponsel nasional. Ponsel tersebut menjadi solusi atas keterbatasan warga di pelosok nusantara untuk mengakses internet.
“Ini masalah, pemerintah harus memikirkan HP (ponsel) produksi Indonesia. Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan Indonesia,” jelas Ahmad Muzani.
Selain itu, dia meminta pemerintah menyisihkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren. Hal tersebut katanya merujuk pola pembelajaran di pondok pesantren yang memiliki kekhususan, karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat tersebut.
“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” pungkas Ahmad Muzani.
