Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) meninjau pelaksanaan pekerjaan perbaikan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI siap huni yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/06/2020). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah dan dihadiri Pimpinan dan Anggota BURT lainnya.
"Kunjungan kerja on the spot ini kita (BURT DPR RI) bisa melihat hasil - hasil pembangunan yang ada," kata Dimyati di sela-sela peninjauan Rumah Jabatan Anggota siap huni, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/06/2020). Turut hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta jajaran pejabat Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI.
Menurut Dimyati, dari hasil pemantauan on the spot ini, BURT masih menemukan beberapa pengerjaan perbaikan yang tidak sesuai harapan, misalnya aspek kualitas perbaikan. Ia juga mengingatkan agar pengerjaan dilakukan tepat waktu, sebab rumah dinas sudah akan mulai dihuni Anggota DPR Periode 2019-2024.
“Anggota DPR yang terpilih kembali dan sudah menempati rumah dinasnya tidak usah digeser-geser (penempatan rumah dinasnya). Kalau yang bersangkutan mau digeser, prioritaskan, tetapi kalau ingin bertahan, jangan dipaksakan sehingga tidak ada konflik,” pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri. Ia mengakui sampai saat ini banyak keluhan dari Anggota Dewan yang diterima BURT. Mulai dari keterlambatan pembangunan sejumlah rumah dinas dan beberapa keluhan terkait kualitas pembangunan renovasi yang dinilai belum sesuai standar.
“Kita hari ini melakukan pertemuan dan akan melihat langsung kegiatan yang sudah dikerjakan, tapi hari ini kita evaluasi dikarenakan banyak keluhan dari beberapa anggota," kata Bakri. Ia menuturkan, saat ini rumah jabatan sudah mulai dihuni Anggota Dewan, kendati bersamaan dengan pengerjaan renovasi.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini berharap, pengerjaan perbaikan tetap bisa berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kenyamanan penghuni. Sementara itu, beberapa hunian belum bisa ditempati, mengingat usia pakai RJA tersebut lebih dari 20 tahun, sehingga perlu dilakukan renovasi skala besar.
“Makanya saya menegaskan kepada pengelola rumah jabatan ini untuk lebih aktif berkomunikasi kepada fraksi maupun anggota terkait sehingga jangan sampai mereka merasa tidak terlayani. Untuk mempercepat penggunaan dari rumah jabatan ini, kami mendorong kesetjenan dan urusan RJA mengevaluasi dan segera mengambil langkah solutif," tutup Bakri.
