Anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengatakan, postur anggaran sektor pariwisata pada tahun 2021 mendatang akan diwarnai oleh upaya pemulihan pariwisata.
Maka, kata Abdul Hakim, dapat dibayangkan bahwa Kemenparekraf akan memikul beban paling besar untuk memastikan kesiapan destinasi. Terutama terkait wisata alam dan minat khusus yang menjadi unggulan.
“Namun anehnya, postur anggaran di direktorat wisata alam dan minat khusus ternyata jauh lebih kecil dari direktorat event,” ungkap Abdul Hakim usai Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Kemenparekraf, Selasa (30/06) sore.
Padahal, lanjutnya, di tengah kondisi situasi yang serba tidak pasti kapan berakhirnya Covid-19 ini, sudah mestinya anggaran event dan promosi justru dikurangi dan dialihkan agar fokus pada pembenahan destinasi.
“Saya meminta agar untuk anggaran pemasaran itu dapat digambarkan target jumlah wisatawan yang akan datang dan proyeksi devisa yang akan diraih, supaya jelas perbandingan antara biaya yang akan dikeluarkan negara dengan potensi penerimaan negara,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu.
Menurutnya, dari data yang telah dipaparkan Kemenparekraf, bahwa tingkat kepercayaan negara lain terhadap Indonesia terkait penanganan Covid-19 ini rendah. Paparan itu jelas menunjukkan bahwa semestinya yang menjadi prioritas utama adalah kesiapan destinasi baru. Setelah itu barulah kemudian promosi dilakukan dengan intensif.
“Karena itu saya meminta anggaran promosi diturunkan lalu sebagian dipindah untuk kesiapan destinasi,” kata Hakim.
Dia juga merekomendasikan agar pos-pos anggaran terkait iklan di media sosial, elektronik, webinar, maupun penyelenggaran pameran dan event agar dikurangi. Hakim mengaku lebih merekomendasikan agar dilakukan inovasi terkait atraksi di desa-desa wisata maupun pesisir untuk menarik minat wisatawan lokal.
“Segmen inilah yang paling pasti dan masuk akal untuk kita garap dalam kondisi seperti ini,” pungkasnya.
