Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad meminta para direksi PT. Jasa Marga memperhatikan betapa pentingnya konsep ekonomis dalam proses pembangunan infrastruktur. Politisi Fraksi PAN ini menekankan bahwa Jasa Marga sebagai perusahaan penyelenggara jalan tol milik negara satu-satunya yang memiliki kontrak ruas jalan tol yang luas, tentu tetap harus memiliki konsep pembangunan efisien.
Hal tersebut dinyatakannnya ketika Komisi VI DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi PT. Jasa Marga dan PT. KAI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Daeng melihat selama ini jalan tol panjang yang telah dibangun sangat panjang, ujung-ujungnya tidak memiliki nilai guna berkelanjutan, sehingga membahayakan bagi Jasa Marga sendiri.
“Jalan tol dibangun panjang setelah itu tidak digunakan. Bahkan kendaraan yang masuk itu hanya 7-10 persen dari target yang dihitung Jasa Marga ketika awal membangun jalan tol. Pas ketika ditanya, saya pernah tanya ada golongan kendaraan 1-5, berapa persen kendaraan golong 4 dan 5? Itu hanya 5-7 persen,” terangnya.
Daeng memahami ambisi yang baik dalam hal pembangunan yang dicanangkan Pemerintah, namun dikatakannya jangan sampai kebablasan. “Nantinya ketika ditagih utang, investasi konsesi Jasa marga ini dijual ke swasta. Di-bikin, dibebas-in, atas nama negara, dalih untuk kepentingan negara, setelah itu diswasta-in,” kritik Daeng.
Untuk itu ia meminta solusi dari para direksi Jasa Marga yang baru menjabat ini agar tidak melakukan hal yang sama seperti dilakukan direksi sebelumnya. Menurutnya infrastruktur memang satu hal yang penting dalam rangka membangun perekonomian Indonesia, namun harus dilakukan sesuai perkembangan wilayah yang akan dibangun, sehingga dapat meminimalisir utang jangka panjang.
“Lakukan (pembangunan) itu sesuai perkembangan wilayah, sehingga betul-betul tidak ada utang jangka panjang. Makin jangka panjang itu makin besar beban ditanggung Jasa Marga. Mudah-mudahan ketika ada penugasan seperti PSO Pemerintah juga dapat memahami, jangan sampai muncul namanya cost of fund yang ditanggung Jasa Marga,” tukas legislator dapil Jawa Barat VII itu.
