Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa jengkel dengan kinerja para menteri di kabinetnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal itu membuat Presiden Jokowi membuka wacana melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan jika Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle maka yang diucapkannya hanyalah sebuah gertakan saja. “Saya itu enggak mau suudzon. Tapi kalau seminggu ini enggak ada kabar (reshuffle-Red) berarti omdo (omong doang-Red),” ujar Mardani dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (4/7).
Meski begitu, Mardani menyarankan supaya Presiden Jokowi tidak perlu mempercayai hasil survei mengenai kinerja para menterinya tersebut. Hal itu karena lembaga survei ada banyak. Sehingga kemungkinan hasilnya akan berbeda-beda.
“Pak Jokowi jangan percaya survei. Kalau Muhammad Qodari mengeluarkan (lembaga survei Indobarometer), kemudian Yunarto Wijaya (lembaga survei Charta Politika). Jadi jangan percaya. Itu masukan saja,” katanya.
Terpenting bagi Mardani, Presiden Jokowi hanya perlu melihat dua hal dari para menterinya, yakni mempunyai komitmen dan berkompeten. Sehingga jika dua hal itu dipunyai menteri, maka tugas-tugas yang dijalankan menteri akan sejalan dengan Presiden Jokowi.
“Pak Jokowi perlu memiliki dua hal yaitu punya komitmen dan kompeten,” ungkapnya.
Sementara itu, JawaPos.com sudah berusaha menghubungi pihak Istana dan Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk meminta konfirmasi terkait ucapan Mardani. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari mereka.
Seperti diketahui, video Presiden Jokowi memarahi jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu. Video tersebut baru diunggah 10 hari setelah Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.
Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya. Presiden Jokowi menyebut para menterinya belum satu perasaan terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Presiden Jokowi berujar tidak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau me-reshuffle atau melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.
