Kementerian Agama (Kemenag) melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Komisi I DPR akan bicara terkait hal ini.
"Tugas utama TNI sebagaimana yang diatur di dalam UU TNI adalah untuk melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dalam peraturan tersebut, kewenangan TNI dalam menangani urusan non-militer sangat dibatasi untuk menjaga profesionalitas dan keefektifan kerja TNI," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya kepada detikcom, Selasa (7/7/2020).
Riefky meminta Pemerintah Indonesia mengaplikasikan asas meritokrasi. Dimana pihak yang terlibat di dalam suatu urusan, merupakan pihak yang terampil sesuai keahliannya.
"Oleh sebab itu jika ada urusan kenegaraan yang sudah menjadi tugas lembaga publik tertentu, sebaiknya urusan tersebut dikelola oleh lembaga yang bersangkutan dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Hal ini patut dilakukan karena organ institusional di negara ini sudah diciptakan sesuai dengan seluruh isu yang mengemuka di masyarakat," imbuh Riefky.
Sebelumnya, kritik keras soal pelibatan TNI di program peningkatan kerukunan umat beragama Kemenag juga datang dari anggota Komisi VIII DPR F-PKB Maman Imanulhaq. Menurut Maman, Kemenag tidak perlu melibatkan TNI dan lebih mengerahkan satuan kerja di tingkat bawah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh.
"Yang harus dilakukan Kemenag bukan pendekatan keamanan, tapi pendekatan biologis. Bapak punya satker ke bawah paling menyentuh, dari semua kementerian, Kemenag itu paling bagus. KUA, penyuluh, dan lain sebagainya, dan itu sudah berfungsi. Kalau itu diambil oleh tentara, yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional," ujar Maman, dalam rapat dengan Kemenag, Selasa (7/7).
Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pihaknya bukan melibatkan TNI, tetapi hanya mencari informasi untuk program keagamaan di Papua.
"Itu dimulainya, memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu, kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai. Pertama, kami undang teman polisi, kemudian kami undang teman dari TNI. Kebetulan orang itu memang baru saja selesai tugas di Papua, sekarang dia Waaster," jelas Fachrul.
