Anggota Komisi IV DPR Farida Hidayati menyatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ditugaskan Presiden Jokowi bukan untuk mengurusi atau mengelola pangan, tetapi untuk mengurusi pembukaan lahan baru sebagai pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.
"Lahannya masih berupa hutan, lahannya belum produktif, belum di buka. Makanya kemarin meminta supaya dibuka," kata Farida saat dihubungi, Senin, 13 Juli 2020.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku komisinya sudah mengonfirmasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) terkait hal tersebut. Menurutnya, Kementan tidak mempermasalahkan. Pasalnya, Presiden Jokowi menugaskan Prabowo hanya untuk masalah pembukaan lahan baru sementara pengelolaannya tetap menjadi kewenangan Kementan.
"Ini pembukaan lahan baru. Tetap menggandeng Kementan," tegasnya. Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX ini juga mengaku sudah mengonfirmasi kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa Kementan juga bisa mengatasi masalah pembebasan lahan. "Jawabnya Mentan tidak apa-apa," ungkapnya.
Ia mengimbuhkan masalah pembukaan lahan baru ini bukan hanya menjadi tugas Kementan. Melainkan menjadi tugas instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan. Pasalnya, lahan baru yang akan dibuka nantinya berupa hutan.
Farida meyakini Prabowo bisa menjalankan amanat yang diberikan Presiden Jokowi. Sebab, Prabowo sudah berpengalaman dalam mengurusi masalah pangan dan pertanian. "Menhan Prabowo kan mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Menhan Prabowo Subianto untuk mengurusi lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Namun wacana ini sempat jadi perbincangan publik karena posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bukan pertanahan.
"Karena menyangkut cadangan strategis pangan, akan saya berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja harus didukung Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan juga Menteri PUPR (Basoeki Hadimuljono)," ujar Jokowi saat berkunjung ke lumbung pangan atau food estate di Kalteng, Kamis (9/7).
Jokowi mengharapkan cadangan pangan strategis bisa memenuhi setidaknya kebutuhan nasional. "Entah itu bisa padi, singkong, jagung, atau bisa cabai. Semuanya akan dimanajemen dengan manajemen yang ada, dan kalau sisa, itulah yang diekspor ke negara lain," tutur Jokowi.
Pemerintah sendiri mengembangkan lumbung pangan nasional di Pulang Pisang dan Kabupaten Kapuas. Sejauh ini, proses pengerjaan sudah berjalan. Dalam dua pekan ini, Jokowi mencontohkan sudah ada pengerjaan di bagian irigasi.
"Tahun ini insyaallah akan kami selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam satu setengah tahun sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148 ribu hektare. Baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan ancaman WHO bahwa dunia berpotensi menuju krisis pangan karena pandemi Covid-19 dan musim yang tak bisa diprediksi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia menyiapkan cadangan lumbung pangan baru untuk menghadapi ancaman tersebut.
"Oleh sebab itu, kami menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skema yang lainnya," kata Jokowi.
