Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan membubarkan 18 lembaga negara yang dinilai tidak efektif. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi beban anggaran pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi urgensi dari dibentuknya 18 lembaga tersebut.
“Agar dalam rencana pembubaran 18 lembaga tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan dapat meminimalisir risiko perlawanan rakyat terhadap putusan yang diambil,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Selasa (14/7).
Bamsoet menambahkan, pihaknya juga mendorong pemerintah memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut. Sehingga supaya tidak menimbulkan polemik baru.
”Tujuannya agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian, terlebih lagi di tengah situasi pandemi Covid-19 cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, pembubaran lembaga tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran. Kemudian anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu dapat dialokasikan ke kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan untuk hasil kerja lebih optimal.
“Mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini agar dapat meningkatkan kinerja di masing-masing instansi, guna mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, akan membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat. Namun, ia tak merinci lembaga negara mana saja yang dimaksud. Namun Jokowi menjelaskan, alasan pembubaran lembaga negara salah satunya untuk efisiensi anggaran.
Menurut Jokowi, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai keberadaan lembaga negara itu. Maka bisa dialihkan ke kementerian yang lain.
“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai kinerja pemerintahan akan semakin cepat jika keberadaan lembaga negara lebih efisien. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara saat ini bukan lagi diukur dari besar kecilnya negara, melainkan dari kecepatan dalam bekerja.
